Ambon, 
– Ketua LPPM UNPATTI, Melianus Salakory yang didampingi Tim Pengelola Mata Kuliah KKN melakukan pertemuan terbatas dengan Pj Bupati Buru Djalaluddin Salampessy yang berlangsung di RM Sari Gurih Jalan Wolter Monginsidi Lateri pada Sabtu (4/5/24).
Yang menjadi topik diskusi dalam pertemuan terbatas itu adalah Pelaksaan KKN Kebangsaan XII pada 22 Juli sampai 22 Agustus mendatang, yang mana Kabupaten Buru merupakan salah satu dari keempat lokasi penempatan mahasiswa KKN.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Buru Djalaluddin Salampessy menyampaikan selamat dan syukur atas inisiasi baik dari UNPATTI dalam rangka implementasi program-program Tri Dhrma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah bagaimana menghadirkan mahasiswa berprestasi dalam upaya untuk memberikan dukungan, implementasi, pengetahuan secara teoritis dalam program KKN Kebangsaan.
“KKN ini merupakan bagian dalam upaya untuk mendeskripsikan berbagai kajian teroritis yang diaplikasikan pada desa-desa kita untuk berbagai sektor,” ungkap Salampessy.
Ia menambahkan, bahwa di Kabupaten Buru memiliki beberapa unggulan yakni bidang Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Kehutanan dan Pertambangan. Untuk itu, kahadiran mahasiswa KKN Kebangsaan nantinya akan memberikan support serta edukasi kepada Masyarakat tentang upaya-upaya dalam pengembangan berbagai sektor terutama sektor Ekonomi dan UMKM.
Tak hanya itu, Salampessy juga menyebutkan bahwa Bidang Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Buru cukup baik dan menjadi destinasi unggulan di bumi Retemana Barasehe, seperti Pantai Jikumerasa yang dapat ditempuh kurang lebih 7 menit dari Kota Namlea.
Salampessy meyakini bahwa jika destinasi wisata itu mendapat sentuhan dari Mahasiswa KKN, maka potensi pariwisata dapat dikembangkan di Kabupaten Buru.
Selain Pantai Jikumerasa, Salampessy juga menyampaikan bahwa ada destinasi pariwisata lain seperti Air Terjun lima tingkat yang berada di Desa Hatawano dan Air Terjun Teluk Bara yang dapat dikembangkan.
“Bukan hanya itu, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertanian dan ekonomi produktif lain. Potensi pertanian sangat luar biasa yang mana Kabupaten Buru memiliki 5.444 hektar sawah fungsional yang berkontribusi untuk memberikan dukungan terhadap ketahanan pangan daerah, baik di Buru maupun regional untuk Provinsi Maluku,” tambah Salampessy.
Salampessy mengungkapkan, Kabupaten Buru juga memiliki kawasan Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang memerlukan sebuah mekanisme perizinan dari Pemerintah Pusat untuk pengelolaan sehingga jangan lagi ada PETI tetapi diizinkan secara resmi sehingga dapat bermanfaat kepada Masyarakat.
