Sebagai Ketua Sinode GPM, saya berharap agar aparat pemerintah dan aparat penegak hukum sudah harus mendefinisikan apa yang menjadi titik konflik bagi masyarakat di kabupaten bertajuk Pamahanu Nusa, sehingga berbagai keputusan yang dari pemerintah harus selalu bijaksana termasuk dari aparat kepolisian dimana harus membangun pos-pos pengamanan secara permanen di setiap perbatasan negeri-negeri yang selalu bersengketa, pintanya.
Tidak elok jika karena masalah-masalah itu, masyarakat terus menjadi korban dan energi kita habis untuk merenovasi rumah yang terbakar, mengobati luka tembak, pemarangan, tanpa menyelesaikan penyebab-penyebab masalah itu,” katanya.
GPM, jelas Pendeta Elifas Maspaitella, tetap menyampaikan nasehat dan anjuran kepada semua warga di Maluku Tengah untuk mewujudkan damai, ucapnya.
Sementara itu, di tengah konflik berdarah yang terjadi antara ketiga negeri di Seram Utara tersebut, Ketua DPD GAMKI Maluku Samuel Pattra Ritiauw dalam rilisnya yang di terima media ini menyayangkan dan mengutuk serta mengecam keras tindakan-tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Sawai terhadap masyarakat negeri Masihulan dan masyarakat negeri Rumaholat sehingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan hangusnya beberapa rumah warga.
Tindakan senonoh masyarakat Negeri Sawai ini membuktikan kalau tatanan hidup sosial dan tradisi hidup orang basudara di Maluku terutama di kabupaten Maluku Tengah akan hancur.
Menyuarakan hak-hak masyarakat negeri Masihulan dan negeri Rumaholat, DPD GAMKI Maluku meminta agar adanya penegakan hukum yang berkeadilan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, hal ini karena merupakan skala prioritas.
Selain itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tidak boleh tutup mata dari masalah pertikaian warga di tiga negeri bertetangga tersebut, namun harus secepatnya mengambil langkah rekonsiliasi dengan melibatkan semua unsur baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat maupun aparat penegak hukum dan semua stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan penyelesaian konflik tersebut.
Sebagai penyambung aspirasi masyarakat, GAMKI Maluku meminta peran aktif jajaran TNI-Polri di daerah untuk lebih mengaktifkan dan memperkuat Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang ada di masing-masing negeri agar mudah meminimalisir potensi konflik yang akan muncul di tengah masyarakat, sebut Ritiauw.
Masyarakat harus dijadikan mitra TNI-POLRI dalam Pelaporan Potensi yang muncul dalam masyarakat. Jangan menunggu konflik muncul baru mulai bereaksi. Di sisi lain kami juga berharap peran BIN Maluku lebih produktif mengidentifikasi potensi konflik, tegasnya.
Sebagai Ketua GAMKI Maluku, mewakili seluruh pengurus DPD dan juga masyarakat terutama Angkatan Muda Kristen Indonesia Maluku, kami merasa kehilangan dan mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya saudara Husni Abdullah salah satu anggota Kepolisian Resort Maluku Tengah yang bertugas di Polsek Seram Utara maupun masyarakat yang menjadi korban dalam konflik berdarah antar ketiga negeri di kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah pada, Kamis (3/4/2025).
Olehnya itu, sebagai tokoh pemuda Kristen di Maluku melalui DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw menghimbau agar masyarakat di Maluku terutama di Kabupaten Maluku Tengah harus terus menjaga perdamaian, ciptakan suasana yang aman dan damai dengan melahirkan ide dan gagasan yang baik, tanamkan rasa cinta dan persaudaraan yang harmonis sesuai apa yang di tinggalkan leluhur kami, hindari berbagai semua isu yang selalu memprovokasi dan selalu hidup dalam bingkai orang Basudara, pinta Ritiauw. (BM31-red)
