Saumlaki, 
| Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan serta Aset Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memasuki hari kedua dengan agenda simulasi aplikasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta penguatan arah kebijakan pembangunan desa, Kamis (15/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Galaxi Saumlaki ini diikuti ratusan peserta dari 10 kecamatan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Bimtek tersebut diselenggarakan Lembaga Pendamping Desa (LPD) Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Peserta terdiri atas kepala desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa, serta operator desa.
Materi pada hari kedua difokuskan pada empat sesi utama yang mencakup pengelolaan aset desa, administrasi keuangan berbasis aplikasi, penguatan ketahanan sosial dan lingkungan, serta integrasi pembangunan desa dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Sesi pertama membahas simulasi penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) 3.0. Materi disampaikan I Ketut Sukanda, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Pembahasan menitikberatkan pada pencatatan aset desa secara sistematis dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga penatausahaan. Penguasaan aplikasi tersebut diharapkan membantu aparatur desa memperbaiki administrasi aset serta mendukung pengelolaan kekayaan desa secara tertib.
Sesi kedua berlanjut pada pendalaman aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.9. Reza Falufi, Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Subdirektorat Fasilitasi Keuangan Desa, Kemendagri RI, memandu peserta melakukan simulasi transaksi keuangan digital.
Melalui praktik langsung, peserta dan operator desa mempelajari penggunaan aplikasi untuk mendukung proses administrasi keuangan. Penguasaan sistem tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong ketertiban pencatatan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Sesi ketiga mengangkat penguatan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan desa. Andrey Iksan Lubis, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, memaparkan pentingnya pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan keuangan.
Materi tersebut menekankan perlunya keseimbangan antara penguatan kapasitas pemerintahan desa, pelestarian nilai sosial-budaya, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek itu menjadi bagian dari upaya membangun desa yang tangguh dan berkelanjutan.
Pada sesi keempat, Suherman selaku Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Kemendes PDT RI, membahas arah kebijakan pembangunan desa dalam mendukung Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Potensi pengembangan Blok Masela dinilai membuka peluang bagi desa-desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan kawasan. Berdasarkan materi penyelenggara, terdapat 80 desa yang berpotensi menangkap peluang pembangunan tersebut melalui perencanaan yang tepat dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
Namun, pemanfaatan peluang itu membutuhkan kesiapan aparatur desa dalam menyusun program pembangunan, mengelola anggaran, serta memastikan aset dan sumber daya desa dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Perencanaan yang terarah diperlukan agar pembangunan kawasan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Rangkaian Bimtek yang berlangsung selama dua hari tersebut ditutup dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis dan penyerahan sertifikat kepada peserta. Penutupan ini menandai berakhirnya kegiatan pelatihan yang menggabungkan penguatan kebijakan dengan praktik penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset desa.
Melalui kegiatan tersebut, aparatur desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Penguatan kapasitas ini juga menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadapi peluang pembangunan yang berkaitan dengan PSN Blok Masela.
Meski demikian, dampak pelatihan terhadap peningkatan kualitas administrasi desa, transparansi anggaran, dan pengelolaan aset perlu dilihat melalui penerapan materi di masing-masing desa. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan aplikasi, tetapi juga konsistensi pelaksanaan, ketertiban administrasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.(BM31-ANDI)
