Jakarta, 
– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi menerima hibah aset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sektor kelautan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan oleh Bupati Ricky Jauwerissa di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, pada Jumat (20/6/2025).
Acara serah terima hibah tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama BPPSDM KP lantai 7. Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Tanimbar, Brampi Moriolkossu, selaku Pengelola Barang Daerah, dan Kepala Biro Keuangan KKP, Sutrisno, mewakili Sekretaris Jenderal KKP.
Hibah ini mencakup infrastruktur perikanan seperti gedung pelayanan teknis, fasilitas pengolahan hasil laut, dan tempat pendaratan ikan. Langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan mendukung pelayanan publik berbasis kelautan.
“Ini bukan sekadar transfer aset, melainkan bukti dukungan pemerintah pusat bagi kemajuan Tanimbar,” kata Bupati Ricky Jauwerissa.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa hibah ini merupakan anugerah yang akan dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun sektor perikanan secara terukur, efisien, dan berkelanjutan.
“Dengan adanya gedung KKP ini, kami percaya akan menggunakannya semaksimal mungkin. Ini bukan kebetulan, saya yakin ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” tuturnya.
Bupati juga menyinggung bahwa masyarakat Tanimbar saat ini masih menanti anugerah besar lain, yakni pengelolaan Blok Masela. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya kesiapan masyarakat dalam menyambut peluang tersebut dengan kapasitas yang memadai.
“Saat ini masyarakat kami masih menanti anugerah besar lainnya yaitu pengelolaan Blok Masela, namun di sisi lain kami juga menyadari bahwa masyarakat perlu dipersiapkan untuk menyambut berkat tersebut,” ujar Ricky.
Sebagai tindak lanjut dari hibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga mengajukan permohonan pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) kepada Kementerian KKP. Upaya ini diarahkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi sumber daya laut.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui KKP dapat memberi kami kepercayaan untuk mengelola fasilitas ini. Sebagai pemerintah daerah, kami dituntut untuk terus berinovasi dalam menggali potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Bupati Ricky menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam pengembangan sektor perikanan yang terarah dan tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya memohon adanya dukungan teknis dan pendampingan berkelanjutan dari KKP.
“Kami tidak mau berjalan tanpa arah. Kami selalu membutuhkan tuntunan dan konsultasi dari KKP agar setiap langkah pengembangan perikanan dapat terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Hibah ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemanfaatan potensi lokal dan kelestarian ekosistem laut. Pemerintah daerah berharap, dengan aset yang diberikan, penguatan SDM lokal dan peningkatan kualitas layanan perikanan bisa segera terwujud.
Tak hanya untuk jangka pendek, hibah ini juga menjadi fondasi strategis untuk memperkuat kesiapan daerah dalam menyongsong era eksploitasi Blok Masela secara maksimal, yang potensial mengubah struktur ekonomi wilayah secara signifikan.
Pertemuan ini ditutup dengan harapan akan terbentuknya kolaborasi jangka panjang antara Pemkab Kepulauan Tanimbar dan KKP RI. Kedua pihak sepakat bahwa kerja sama yang erat akan membawa dampak signifikan terhadap pembangunan wilayah pesisir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (BM31)
