Ambon, 
– Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Maluku gelar diskusi publik bulanan dalam rangka pelaksanaan momentum Pemilukada Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang berlangsung 27 November 2024 mendatang.
Diskusi publik yang di laksanakan oleh DPD GAMKI Maluku ini di laksanakan di aula Laboratorium Blok Masela Unpatti Ambon, Rabu (9/10/24).
Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan organisasi pemuda dan mahasiswa seperti perwakilan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Maluku, PMII, HMI, BEM IAKN, GP ANSHOR, GMKI Cabang Ambon, BEM Unpatti, GAMKI Kota Ambon, Pemuda Muhammadiyah, KNPI Provinsi Maluku serta organisasi kepemudaan lainnya yang ada di Provinsi Maluku.
Diskusi publik yang di laksanakan DPD GAMKI Maluku ini menghadirkan narasumber dan pembicara Komisioner Bawaslu Maluku, Komisioner KPU Maluku, Kabag OPS Polda Maluku dan Tony D. Pariela dari Akademisi Unpatti.
Tujuan di laksanakannya diskusi publik oleh DPD GAMKI Maluku adalah untuk mengedukasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah dalam perhelatan Pemilukada yang berlangsung 27 November 2024 mendatang secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Maluku agar menjadikan Pemilukada yang sukses berdasarkan norma dan asas jujur, adil dan transparan demi menghadirkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat dan daerah Maluku menjadi daerah maju dan sejahtera.
Saat membuka diskusi publik tersebut, ketua DPD GAMKI Maluku Samuel Ritiauw katakan Provinsi Maluku saat ini membutuhkan Generasi Muda yang tangguh, cerdas dan berwibawa menuju Maluku Emas tahun 2045.
Olehnya itu untuk mencapai target tersebut harus adanya starting poin terhadap momentum pelaksanaan Pemilukada di Maluku yang bernuansa kedamaian.
Dalam argumennya Ritiauw optimis kalau dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun mendatang ada keterwakilan unsur pemuda di Maluku yang mengambil alih tongkat kepemimpinan di provinsi Maluku seperti dari organisasi kepemudaan atau organisask kemahasiswaan.
Sebagai ketua DPD GAMKI Maluku yang di percayakan, dia (Ritiauw) berharap agar elemen pemuda selalu bersinergi, bahu membahu dan bergandengan tangan mengkampanyekan Pemilukada yang damai bagi elemen masyarakat Maluku untuk menghasilkan Pemilukada yang jujur dan adil demi terwujudnya Generasi Muda Emas Maluku tahun 20245, pintanya.
Ritiauw membenarkan kalau diskusi publik yang di gelar ini bukan saja di ikuti oleh OKP yang ada di kota Ambon, namun juga di ikuti oleh DPC GAMKI pada 11 Kabupaten/Kota dengan harapan agar semua DPC GAMKI untuk bisa melakukan pengawasan melekat terhadap proses pelaksanaan tahapan Pemilukada yang di laksanakan oleh penyelenggara yaitu KPU serta dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan kepada pihak KPU dan Bawaslu dalam berbagai tahapan pelaksanaan Pemilukada nantinya, pinta Ritiauw.
Selain melaksanakan Diskusi publik bulanan terkait pelaksanaan Pemilukada Maluku, DPD GAMKI Maluku juga melaksanakan Deklarasi kampanye pemilukada damai.
Deklarasi kampanye pemilukada damai ini berisikan butir-butir diantaranya:
- Siap mengikuti Pilkada Serentak di Provinsi Maluku Tahun 2024 secara JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.
- Siap bekerja sama dengan penyelenggara dan pengawas Pemilu untuk tidak mengangkat isu-isu yang berbau SARA, PROVOKASI, HOAX dan KAMPANYE HITAM serta menolak dengan tegas segala bentuk POLITIK UANG, SUAP dan MANIPULASI SUARA yang dapat merusak integritas Pilkada.
- Siap untuk tidak melaksanakan segala bentuk POLITIK PRAKTIS di tempat ibadah selama tahapan Pilkada.
- Siap bekerja sama dengan aparat TNI-POLRI untuk menjaga situasi Kamtibmas yang KONDUSIF, AMAN dan DAMAI pada pelaksanaan Pilkada di Wilayah Provinsi Maluku serta mendukung sepenuhnya tindakan Aparat Penegak Hukum sesuai aturan yang berlaku.
- Siap menerima hasil Pemungutan Suara Pilkada berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota se-Maluku.
Dengan deklarasi ini, kami menyatakan siap berperan aktif dalam mendukung dan mengawal suksesnya Pilkada yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT di Provinsi Maluku.
Demikian pernyataan ini kami buat sebagai wujud komitmen bersama demi terciptanya Pilkada Maluku yang BERSIH dan DEMOKRATIS. (BM31-JP)
