Ambon, 
| Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyoroti minimnya investasi swasta dan belum optimalnya perputaran uang di daerah sebagai persoalan yang menghambat penguatan ekonomi Maluku. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada belanja pemerintah, sementara penciptaan lapangan kerja formal dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat belum berjalan maksimal.
Persoalan itu disampaikan Vanath saat menghadiri Maluku Business Forum 2026 yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku di Ballroom Hotel Santika Ambon, Minggu malam (1/11/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Dinamisasi Ekosistem Energi Maluku Melalui Optimalisasi Potensi, Hilirisasi Industri dan Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan”.
Di hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, Vanath memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan peningkatan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,56 persen, kemudian meningkat menjadi 5,16 persen pada triwulan I 2026 dan 5,31 persen pada triwulan II 2026. Namun, peningkatan tersebut masih didominasi belanja pemerintah, sedangkan kontribusi investasi swasta dinilai belum memadai.
“Pertumbuhan ini lebih didominasi oleh belanja pemerintah. Belanja swasta itu kurang. Ya, problem di Maluku itu kurangnya investasi sehingga lapangan kerja itu menjadi tidak maksimal,” kata Abdullah Vanath.
Menurut Vanath, terbatasnya investasi berdampak langsung terhadap kesempatan kerja masyarakat. Lapangan pekerjaan formal masih terbatas sehingga sebagian masyarakat lebih banyak terserap dalam sektor informal. Karena itu, peningkatan investasi swasta menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Selain persoalan investasi, Vanath menyoroti belum optimalnya perputaran uang di Maluku. Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi yang bersumber dari penghasilan aparatur sipil negara (ASN) belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi lokal. Berdasarkan paparannya, jumlah ASN di lingkungan pemerintah provinsi serta 11 kabupaten/kota di Maluku mencapai sekitar 76.000 orang.
Namun, besarnya jumlah aparatur tersebut belum otomatis menjadi kekuatan ekonomi daerah. Vanath menyebut sebagian besar ASN memiliki kewajiban kredit perbankan, sehingga pendapatan yang diterima tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk mendorong konsumsi dan aktivitas usaha lokal.
Ia juga menyinggung penghasilan aparatur negara, termasuk anggota TNI dan Polri, yang sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di luar Maluku. Situasi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi kemampuan daerah mempertahankan perputaran uang dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah setempat.
“Ya, untuk konstruksi itu semuanya dikirim dari Jawa. Saya kira laporan seperti ini saya yakin benar Bapak sudah bisa mengkalkulasi bahwa berapa uang yang tersisa di sini itu tidak sanggup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Vanath menyebut produksi padi di sejumlah kawasan eks transmigrasi masih berada pada kisaran 30 persen. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat masih dipenuhi melalui pasokan dari luar Maluku, terutama Pulau Jawa. Kondisi serupa terjadi pada kebutuhan material konstruksi yang masih banyak didatangkan dari luar daerah.
Menurut Vanath, situasi tersebut menyebabkan nilai ekonomi dari konsumsi dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya berputar di Maluku. Padahal, peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan industri bahan bangunan berpotensi memperbesar aktivitas usaha serta mempertahankan nilai tambah ekonomi di daerah.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga menghadapi ancaman terhadap sektor pertanian akibat fenomena El Nino. Vanath menyampaikan bahwa kekeringan telah berdampak terhadap sejumlah wilayah pertanian, termasuk tanaman cengkeh dan pala. Bahkan, terdapat tanaman yang mengalami kerusakan hingga terbakar akibat kondisi kekeringan.
Ia memperkirakan kondisi tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III dan IV 2026, mengingat sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, penurunan tersebut masih merupakan proyeksi yang disampaikan Vanath dan perlu dilihat berdasarkan perkembangan serta realisasi data ekonomi berikutnya.
Vanath berharap Jusuf Kalla dapat memberikan masukan dan pengalaman praktis mengenai strategi menghadapi persoalan ekonomi tersebut. Ia menilai penguatan investasi, peningkatan produksi lokal, dan optimalisasi perputaran uang di daerah membutuhkan perhatian serius pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Maluku Business Forum 2026 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Muktamar VIII ICMI yang dijadwalkan berlangsung di Kota Ambon pada Desember 2026. Melalui forum tersebut, ICMI Orwil Maluku mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk membahas pengembangan potensi ekonomi serta investasi strategis di Maluku.(BM31-01)
