Ambon, 
| Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku mendorong pengembangan potensi energi melalui hilirisasi industri dan investasi strategis agar kekayaan sumber daya alam daerah memberikan nilai tambah serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Ketua MPW ICMI Orwil Maluku, Ruslan H. S. Tawari, dalam Maluku Business Forum 2026 di Ballroom Hotel Santika Ambon, Minggu (1/11/2026).
Ruslan menegaskan, Maluku tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding. Menurutnya, pengelolaan potensi energi harus diarahkan pada pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal.
“Kita harus memastikan bahwa Maluku tidak sekadar menjadi wilayah penghasil sumber daya, tetapi juga menjadi pusat penciptaan nilai tambah, pertumbuhan industri, pengembangan pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ruslan.
Ia menjelaskan, kekayaan rempah-rempah pernah menempatkan Maluku sebagai salah satu pusat perdagangan dunia lebih dari empat abad lalu. Kini, potensi energi dan posisi strategis Maluku kembali membuka peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam transformasi ekonomi nasional.
Namun, pengalaman sejarah tersebut juga menjadi pengingat bahwa melimpahnya sumber daya alam tidak secara otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat. Karena itu, menurut ICMI, diperlukan tata kelola yang tepat agar pemanfaatan potensi energi tidak hanya berorientasi pada produksi dan investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Ruslan mengemukakan tiga agenda fundamental yang perlu menjadi komitmen bersama dalam pengembangan ekosistem energi Maluku. Pertama, optimalisasi potensi energi harus didukung tata kelola transparan, kepastian regulasi, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Kedua, hilirisasi industri harus mampu menciptakan nilai tambah di daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal. Ketiga, investasi strategis harus memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya investasi yang masuk, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Ruslan.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab ekologis. Pemanfaatan kekayaan alam, menurutnya, harus dilakukan secara bertanggung jawab agar pertumbuhan ekonomi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan maupun mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
Selain pengembangan industri dan investasi, ICMI menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan ekonomi Maluku. Pendidikan, riset, inovasi, dan pengembangan pengetahuan harus berjalan seiring dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
Ruslan turut mengangkat filosofi masyarakat Maluku, Ale Rasa Beta Rasa, sebagai landasan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Semangat tersebut dinilai penting untuk memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara bersama.
Maluku Business Forum 2026 mengusung tema “Dinamisasi Ekosistem Energi Maluku Melalui Optimalisasi Potensi, Hilirisasi Industri dan Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan”. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Muktamar VIII ICMI Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Ambon pada Desember mendatang.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Vice President SCM & IMT INPEX Ltd. Rudi Imran, serta Senior Programme Manager NZMATES Safitri Yanti Baharuddin.
ICMI Orwil Maluku berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui komitmen, kemitraan, dan langkah konkret untuk mendorong transformasi ekonomi daerah.
Bagi ICMI, tantangan pembangunan Maluku ke depan bukan sekadar menarik investasi dan memanfaatkan kekayaan energi, melainkan memastikan seluruh potensi tersebut dikelola secara transparan, adil, produktif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(BM31-01)
