Ambon, 
– Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku menggelar coffe morning bersama Plh. Sekda Maluku Suryadi Sabirin, Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rawindra Ardiansyah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti Teddy C. Leasiwal dan insane pers.
Suryadi Sabirin mengemukakan bahwa target pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku akan mencapai 7 hingga 8 persen untuk lima tahun ke depan. Hal itu sangat sinergi dengan program kerja dari calon gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih yang akan memegang kendali pemerintahan provinsi Maluku lima tahun ke depan.
Sabirin dalam coffe morning bersama insan pers yang diselenggarakan di Cafe View, Karang Panjang Ambon, Selasa (3/12/24), yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku menyampaikan bahwa untuk membangun Bumi Seribu Pulau ini diperlukan suatu perencanaan yang baik karena dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebanyak 3,2 triliun tentu sangat tidak cukup, karena dari anggaran tersebut ada 50 persen untuk tunjangan serta gaji pegawai dan sisasnya 1,6 Triliun dialokasian 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan dan sisanya infrastruktur.
Selain itu, ada dampak multiefek dari virus corona dan inflasi sehingga bisa saja pertumbuhan ekonmi mengalami hambatan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku adalah sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto yaitu bagaimana mengendalikan inflasi di daerah Maluku dan meningkatkan investasi industrialisasi dan hirilisasi serta menyiapkan infrastruktur.
Sejalan dengan itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Maluku telah berupaya dengan berbagai program agar inflasi daerah Maluku dapat dikendalikan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan dari 3.12 persen untuk triwulan III 2024 dan naik di triwulan IV sebesar 6,23 persen, kata Sabirin.
Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dihitung dengan kebutuhan informasi dari sisi produksi dan lapangan usaha dimana ada 17 sektor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dirinya berharap dengan 6,2 persen pertumbuan ekonomi di Maluku yang tinggi diharapkan punya dampak terhadap kesejahteraan masyarakat karena masih banyak pelaku ekonomi mempertanyakan kenapa pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi masyarakat masih miskin. “Ini yang dikatakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif artinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja,” kata Pattiwaellapia.
Dicontohkan, ada investor datang ke Maluku dia membangun investasi tapi uang dari Maluku dibawa keluar dan dinikmati oleh orang-orang tertentu dan tidak dinikmati oleh masyarakat Maluku.
Dari 17 sektor usaha yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Maluku, sektor pertanian memberikan sher sebesar 23,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, namun perlu didorong karena walaupun memberikan sher terbesar untuk pertumbuhan ekonomi, namun sektor ini hanya tumbuh sekitar 4,4 persen di triwulan III, jika sher terbesar tetapi tumbuhnya kecil maka kurang efek dan kurang berdampak.
Hal ini berbeda dengan sektor industri yang shernya cum 6 persen tetapi pertumbubannya 11 persen, serta diharapkan, ke depannya untuk LNG dan Blok Masela juga bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Menurutnya, dari sektor produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori industri pengelolaan sebesar 11,63 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor luar negeri yang tumbuh sebesar 118,41 persen.
Ia memaparkan perekonomian Maluku masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,7 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,28 persen, perdagangan besar enceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 14,21 persen dan konstruksi 7,71 persen dimana peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Maluku mencapai 66,91 persen. (BM31-03)
