BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News

BM31News

Pemda Malteng Serahkan 891 SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Masohi, – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyerahkan sebanyak 891 SK bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 usai pelaksanaan hari lahir Pancasila pada, Sabtu (1/6/24) di pelataran Kantor Bupati kota Masohi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang terdiri dari tenaga teknis daerah, tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan.

Kepala BKPSDM Malteng Sah Alim Lattuconsina kepada wartawan mengatakan secara Nasional hampir semua daerah sudah menyerahkan SK PPPK tahun 2023, namun bagi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah baru di serahkan hari ini akibat ada beberapa kendala yaitu berupa administrasi di BAKN.

BM31News

Jumlah penyerahan SK PPPK di Malteng ucap Lattuconsina sebanyak 891 SK yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 554 orang, tenaga kesehatan sebanyak 224 dan tenaga teknis daerah sebanyak 113, ungkap Dah Alim.

Baca Juga:  Sahubawa: Pj KPN Harus Memiliki Kinerja yang Baik dan Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kendati demikian dalam penyerahan SK PPPK ini ada kendala yang memang di hadapi BKPSDM Malteng ucap Lattuconsina dimana ada beberapa pegawai PPPK yang tidak sempat hadir akibat berbagai hal yang memang tidak bisa hadir, namun ketidak hadiran itu sudah bisa terkonfirmasi secara baik oleh penerima dengan BKPSDM.

Saat di tanya terkait penerimaan PPPK di Malteng pada tahun 2024 sendiri, dirinya (kepala BKPSDM) Sah Alim Lattuconsina menjelaskan kalau penyerahan SK PPPK tahun 2023 sudah berakhir pada hari ini, Sabtu (1/6/23).

BM31News

Jadi setelah mereka (penerima SK PPPK) ini menerima SK mereka maka segera mungkin mereka akan memulai melaksanakan tugas di tempat tugas atau unit kerja yang di putuskan dalam SK tersebut, ucap Sah Alim.

Baca Juga:  Marasabessy Berharap Personil Polres Malteng Tetap Tampil Humanis dan Persuasif dalam Melayani Masyarakat

Untuk penempatan tenaga pendidik tambahnya kalau penempatan kepada tenaga pendidik berbeda dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jadi tenaga pendidik itu di sesuaikan dengan kebutuhan sesuai dapodik.

Sesuai dengan perjanjian kerja dirinya membenarkan kalau dalam SK PPPK itu bertugas selama 5 tahun, sehingga dalam melaksanakan tugas nantinya masing-masing kepala unit atau instansi akan menyampaikan laporan kinerja kepada Pemda Malteng melalui BKPSDM setiap tahun berjalan.

BM31News

Apabila nantinya dalam laporan tersebut, kalau ada oknum PPPK yang dalam kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat, paka akan di evaluasi.

Hasil evaluasi itu nanti akan menentukan apakah bisa di perpanjang atau tidak, itu tergantung dari masing-masing orang, sebutnya.

Selain PPPK tahun 2023 yang sudah berakhir, Lattuconsina membenarkan kalau semua tenaga honor daerah sudah harus berakhir pada bulan Desember 2024, olehnya itu ada rekrutmen tenaga PPPK tahun 2024 maupun penerimaan PNS melalui jalur tes umum tahun 2024.

Baca Juga:  Diduga Terlibat Politik Praktis, Bawaslu Malteng Diminta Usut Kades Wonosari

Jadi nanti di bulan Desember itu ada penerimaan Pegawai PPPK untuk menyelesaikan semua tenaga honorer yang ada di daerah, dan juga penerimaan pegawai lewat tes umum.

Olehnya itu pihak Pemda Malteng melalui BKPSDM masih menunggu arahan dari Kemenpan RB terhadap jumlah kuota penerimaan pegawai di Malteng baik melalui jalur PPPK maupun tes umum, tutur Sah Alim. (BM31-02)

BM31News BM31News
banner 1080x1921
error: Konten Dilindungi !