Masohi, 
| Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menegaskan bahwa dinamika globalisasi dan keterbukaan wilayah telah mendorong peningkatan mobilitas orang antarnegara, termasuk masuknya warga negara asing ke daerah. Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang lebih terstruktur, terukur, dan terintegrasi guna menjaga stabilitas keamanan serta kedaulatan wilayah.
Pernyataan itu disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten III Setda Maluku Tengah, Halid Pattisahusiwa, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan pembahasan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Maluku. Rakor berlangsung di Aula Hotel Lelemuku, Masohi, Selasa (21/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Maluku atas dukungan dan kehadirannya dalam forum koordinasi tersebut.
Ia menilai, pelaksanaan Rakor dan pembahasan Timpora memiliki nilai strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
“Peningkatan mobilitas orang antarnegara sebagai dampak globalisasi menuntut adanya pengawasan yang optimal terhadap orang asing beserta aktivitasnya selama berada di Maluku Tengah,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa pengawasan oleh Timpora harus dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan guna mencegah potensi gangguan keamanan, pelanggaran hukum, serta ancaman terhadap kedaulatan daerah.
Menurutnya, Timpora merupakan instrumen strategis dalam memastikan setiap orang asing yang berada di wilayah Maluku Tengah memiliki status dan aktivitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu, Bupati meminta seluruh unsur Timpora dan perangkat daerah terkait agar menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret guna meningkatkan efektivitas pengawasan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas instansi, pemutakhiran data orang asing secara berkala dan terintegrasi, peningkatan kewaspadaan serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran maupun aktivitas mencurigakan, serta penerapan pendekatan humanis yang tetap tegas dalam pelaksanaan pengawasan.
“Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah di tengah arus mobilitas global yang semakin dinamis,” tandasnya.(BM31-02)
