Ambon, 
– Pemerintah Kota Ambon mengambil langkah tegas terhadap praktik pungutan liar (Pungli) di lokasi parkir liar. Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, mengeluarkan peringatan keras kepada para pelaku agar segera menghentikan aksi ilegal tersebut.
“Jika ke depan ada lagi Pungli, maka akan ditindak tegas sesuai aturan main,” tegas Wali Kota lewat rekaman video yang diterima BM31News, Minggu (18/5/2025).
Peringatan ini dikeluarkan sebagai respons atas maraknya keluhan masyarakat terkait adanya pungutan liar yang terjadi di sejumlah titik parkir tidak resmi di wilayah kota.
“Harap kepada warga Kota, yang masih melakukan Pungli di parkir ilegal agar segera menghentikan aksinya,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kota Ambon akan menggelar razia terpadu untuk menindak pelaku Pungli di seluruh wilayah kota.
“Minggu depan, tim saber Pungli Pemkot Ambon, bersama TNI/Polri, dan Kejaksaan melakukan razia bagi pelaku-pelaku Pungli di Kota Ambon,” tegasnya.
Menurut Bodewin, razia ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan akan dilakukan secara berkala dan menyasar titik-titik rawan yang selama ini menjadi lokasi praktik pungutan liar.
“Kami sudah mengingatkan bahwa jika tetap melakukan praktek Pungli, akan ditindak tegas,” ujarnya menambahkan.
Ia mengajak seluruh warga kota untuk mendukung kebijakan ini sebagai upaya membangun kota yang tertib dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil.
“Kami berharap, kebijakan Pemkot hari ini didukung oleh seluruh warga kota. Ini agar kita sama-sama membawa Kota Ambon ke daerah yang lebih baik,” harapnya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memarkir kendaraannya secara gratis di lokasi yang bukan merupakan titik retribusi resmi dari Pemerintah.
“Masyarakat parkir motor di lokasi yang bukan pungutan retribusi, gratis. Tidak boleh dipungut. Saya ingatkan kita tertib. Beta Par Ambon. Ambon Par Samua,” pungkasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap otoritas lokal. (BM31-JP)
