Dalam pemaparannya, Lewerissa mengemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum dan sebagai negara berkembang, pembangunan hukum di Indonesia mengikuti perkembangan masyarakatnya.
Perkembangan hukum di Indonesia pada era 5.0 harus mencerminkan kebutuhan untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu sambil mendukung inovasi dan pertumbuhan teknologi.
Penyesuaian yang berkelanjutan dan pemantauan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan yang cepat. Hukum harus menjadi sarana dalam pembaruan di masyarakat (law as a tool of social engineering).
Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unpatti membawakan materi “Mempersiapkan SDM (Sarjana Hukum) yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter, Menuju Society 5.0” menjelasan bahwa untuk menciptakan sarjana hukum yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam menghadapi society 5.0 membutuhkan pendekatan pendidikan yang holistik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial.
Menurutnya, pendidikan hukum harus terus berkembang dan berinovasi untuk memastikan bahwa lulusannya siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus menjadi pelaku perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.
“Sarjana Hukum dapat memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan di era Society 5.0,” tutupnya.
Pemateri lainnya adalah Taufik Hidayat selaku Dosen UIN Imam Bonjol Padang, yang membawakan materi “Perkembangan Hukum Menuju Era 5.0”.
Ia menjelaskan, bahwa Hukum selalu berubah mengikuti perkembangan zaman/waktu dan Era Society akan membentuk tatanan baru mempermudah, menghemat waktu dan biaya, mengurangi korupsi dan lebih efektif mendapatkan akses untuk keadilan acces to justice serta negara hukum harus mengoptimalisasikan perangkat positif society 5.0 dan juga siap dengan perangkat untuk perlindungan dari efek negatif society 5.0. (BM31)
