Ambon, 
| Universitas Pattimura dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar Sharing Session mengenai tata kelola keuangan dan penguatan akuntabilitas perguruan tinggi pada Sabtu (29/11/2025) di Ruang Rapat Rektor Universitas Pattimura, Ambon. Pertemuan ini menghadirkan jajaran pimpinan kedua lembaga untuk membahas kondisi aktual tata kelola keuangan, tantangan operasional, serta kebutuhan dukungan pendanaan bagi pembangunan pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia.
Dalam pemaparannya, Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy menegaskan bahwa Unpatti saat ini berada dalam fase percepatan menuju World Class University melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas akademik, serta penyelesaian persoalan internal secara sistematis. Ia menyoroti peningkatan signifikan jumlah pendaftar selama lima tahun terakhir, termasuk 19 ribu pendaftar tahun 2025, di mana hanya sekitar enam ribu dapat diterima.
“Minat mahasiswa terus meningkat, tetapi sebagian mahasiswa masih terkendala faktor ekonomi dan sosial untuk terus aktif berkuliah,” kata Rektor, Fredy Leiwakabessy.
Rektor juga merinci capaian akademik dan manajerial kampus pada 2025, termasuk realisasi pendapatan sebesar Rp199 miliar yang sebagian besar berasal dari UKT, tambahan kontribusi unit usaha senilai Rp5,6 miliar, serta meningkatnya skor maturitas kelembagaan dari 1,19 pada 2022 menjadi 2,77 pada 2025. Ia menegaskan bahwa Unpatti menargetkan peningkatan akreditasi unggul dan internasional melalui pembangunan sport center, rumah sakit pendidikan, penguatan infrastruktur, dan pembukaan program vokasi maritim.
Pada sesi diskusi, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menyoroti tantangan utama pendidikan tinggi di Indonesia timur, terutama rendahnya dukungan pendanaan dan tingginya jumlah mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Menurut laporan universitas, lebih dari 7.000 mahasiswa menghadapi hambatan pembayaran.
“Investasi di perguruan tinggi adalah investasi paling mulia, dan wilayah timur membutuhkan perhatian lebih besar agar kesenjangan pembangunan dapat dikurangi,” kata Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi.
Fathan juga menilai alokasi BOPTN dan subsidi selisih BKT-UKT masih belum mencukupi kebutuhan riil Unpatti. Ia menjelaskan bahwa jika subsidi ideal diberikan, potensi dukungan pendanaan dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, sehingga mampu memperkuat riset, layanan pendidikan, dan peran universitas dalam pembangunan daerah.
Pertemuan ini ditutup dengan sesi foto bersama setelah jajaran BPK RI, BPK Perwakilan Maluku, serta pimpinan Unpatti membahas optimalisasi aset, tantangan pendanaan operasional, serta agenda strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas perguruan tinggi di Indonesia timur. (BM31)
