Ambon, 
| Situasi keamanan di Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, memanas pada Jumat (11/9/2026) setelah konsentrasi massa antara pemuda Desa Lisabata Barat dan Desa Patahuwe terjadi sejak sekitar pukul 16.25 WIT. Ketegangan dilaporkan berawal dari informasi mengenai kebakaran lahan milik warga Desa Lisabata, sebelum berkembang menjadi konsentrasi massa dan pembakaran sejumlah bangunan di Desa Patahuwe.
Berdasarkan laporan awal aparat yang diterima BM31News, sejumlah pemuda dari Desa Lisabata bergerak menuju wilayah Desa Patahuwe dengan membawa senjata tajam, di antaranya parang dan tombak. Kedatangan mereka memicu konsentrasi dengan pemuda Desa Patahuwe di sekitar gapura masuk desa dan meningkatkan ketegangan antarkelompok.
Situasi kemudian dilaporkan semakin serius memasuki petang. Laporan yang diterima antara pukul 18.30 WIT hingga 19.01 WIT menyebutkan sedikitnya tujuh rumah warga Desa Patahuwe terbakar. Namun, informasi lapangan yang dihimpun BM31News pada sekitar pukul 21.30 WIT menyebut jumlah bangunan terbakar telah mencapai 29 unit, termasuk Pastori Jemaat Patahuwe.
Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Maluku, Samuel Patra Ritiauw, mengecam dan mengutuk pembakaran rumah warga serta aset gereja. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut peristiwa tersebut secara menyeluruh dan memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat diproses secara hukum.
“Proses hukum jang tebang pilih. Cari pelaku sampai dapat dan proses sesuai hukum. Apa ini cara menyelesaikan masalah? Membakar rumah penduduk, apalagi sampai menyasar aset gereja, merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegas Samuel.
Menurut Samuel, pembakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi memperbesar ketegangan sosial dan menimbulkan trauma bagi masyarakat. Ia mengingatkan pengalaman konflik sosial Maluku pada 1999 agar tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk kembali menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan persoalan.
“Kita semua tahu bahwa Maluku pernah mengalami konflik pada 1999 yang meninggalkan luka bagi masyarakat. Jangan sampai praktik-praktik kekerasan seperti ini kembali terjadi dan membuka luka lama yang sudah susah payah kita pulihkan,” ujarnya.
Samuel juga meminta aparat bertindak cepat dan terukur untuk memastikan keselamatan warga, mencegah aksi lanjutan, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Ia menilai proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan tidak didasarkan pada prasangka terhadap kelompok atau komunitas tertentu.
“Yang harus dicari adalah kebenaran dan siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti. Jangan sampai masyarakat mengambil tindakan sendiri atau melakukan aksi balasan. Negara harus hadir untuk memastikan warga terlindungi dan hukum benar-benar ditegakkan,” katanya.
Ia mengajak masyarakat Desa Patahuwe, Desa Lisabata, dan warga di wilayah Taniwel menahan diri serta tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Penyelesaian persoalan, menurutnya, harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan dialog dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait.
“Jangan ada lagi rumah warga yang dibakar. Jangan ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Kalau ada persoalan, selesaikan dengan hukum dan dialog. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan karena yang akan menjadi korban pada akhirnya adalah masyarakat sendiri,” tegasnya.(BM31-01)
