Ambon, 
| Potensi Marine Station Universitas Pattimura (Unpatti) seluas sekitar 12 hektare belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Persoalan pembiayaan pengembangan sarana menjadi tantangan di tengah dorongan pemerintah pusat memperkuat ketahanan pangan berbasis kelautan melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
Momentum itu mengemuka dalam Kuliah Umum bertajuk “Peran Strategis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan” di Aula Rektorat Unpatti, Rabu (2/9/2026). Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan hadir dalam kegiatan tersebut dan mendorong perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Unpatti memiliki posisi strategis karena berada di wilayah kepulauan dengan karakter geografis yang didominasi laut. Rektor Unpatti Fredy Leiwakabessy mengatakan kampus memiliki sumber daya manusia, sarana, dan kapasitas akademik yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan.
“Universitas Pattimura memiliki sumber daya manusia yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk penguatan kapasitas dalam mendukung ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan,” kata Rektor Fredy Leiwakabessy.
Salah satu aset yang menjadi perhatian ialah Marine Station dengan luas kurang lebih 12 hektare. Kawasan tersebut telah memiliki kolam pemeliharaan dan budidaya, keramba jaring apung, cold storage, serta fasilitas penyediaan es yang dapat menunjang kegiatan produksi, penelitian, pendidikan, dan pengembangan teknologi kelautan.
Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum otomatis membuat kawasan berfungsi maksimal. Rektor menyebut pengembangan kapabilitas dan produktivitas Marine Station masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, termasuk untuk mengoptimalkan fungsi kawasan hingga proses pembenihan.
“Untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas area tersebut, kita membutuhkan modal yang tidak sedikit. Padahal, kawasan ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk sampai pada proses pembenihan,” jelas Rektor Fredy Leiwakabessy.
Persoalan tersebut menjadi relevan dengan agenda pemerintah yang tengah mendorong penguatan kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan. Zulkifli Hasan juga menyampaikan pentingnya peran perguruan tinggi di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dalam penelitian, pendampingan, inovasi, serta pengembangan teknologi yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.
Pemerintah turut mengembangkan konsep Kampung Nelayan melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti balai lelang, sarana penyimpanan, bahan bakar, dan koperasi. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi karbon laut atau blue carbon, dengan dukungan pembiayaan yang tersedia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, yang menurut Menko membutuhkan mekanisme kelembagaan yang tepat.
Dalam konteks itu, Unpatti melihat kunjungan Menko sebagai peluang membuka sinergi lebih konkret untuk Marine Station. Rektor menyatakan pihaknya siap membuka akses bagi jajaran kementerian untuk melihat langsung kondisi dan potensi kawasan tersebut sebagai bahan pertimbangan pengembangan program ke depan.
“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk menghasilkan inovasi dan teknologi yang aplikatif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan momentum tersebut tidak berhenti pada agenda akademik dan seremonial. Optimalisasi Marine Station membutuhkan tindak lanjut berupa pemetaan kebutuhan, skema pembiayaan, penguatan kelembagaan, serta pembagian peran yang jelas agar fasilitas yang sudah tersedia dapat menghasilkan manfaat lebih besar bagi pendidikan, riset, sektor perikanan, dan masyarakat pesisir Maluku.(BM31-01)
