Ambon, 
| Polemik keterbatasan daya tampung SMA Negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Ambon kembali menjadi sorotan publik pada musim penerimaan tahun ajaran baru. Anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yeremias, menilai persoalan yang terus berulang setiap tahun itu bukan semata-mata masalah teknis penerimaan siswa, melainkan berkaitan dengan perencanaan pendidikan menengah yang belum mampu mengantisipasi kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Anos, persoalan tersebut terjadi ketika jumlah lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri tidak sebanding dengan kapasitas sekolah yang tersedia. Kondisi itu memunculkan kecemasan di kalangan orang tua dan siswa yang khawatir tidak memperoleh akses pendidikan pada sekolah negeri yang menjadi pilihan mereka.
Ia menjelaskan bahwa jumlah lulusan SMP setiap tahun sebenarnya dapat diprediksi melalui data pendidikan yang dimiliki pemerintah. Karena itu, ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan daya tampung SMA Negeri dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan pendidikan menengah secara menyeluruh.
“Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru, tetapi lebih jauh menyangkut kualitas perencanaan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Anos Yeremias.
Anos menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan pengelolaan pendidikan dari pola yang bersifat reaktif menjadi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Menurutnya, pertumbuhan jumlah peserta didik, perkembangan kawasan permukiman, dan kebutuhan sarana pendidikan seharusnya menjadi bagian dari proyeksi pembangunan pendidikan daerah.
Di sisi lain, Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan kebutuhan layanan pendidikan. Namun, dalam pandangan Anos, perkembangan kapasitas SMA Negeri belum bertumbuh secara signifikan untuk mengimbangi peningkatan jumlah calon peserta didik yang muncul setiap tahun.
“Pemerintah Provinsi Maluku harus berani menambah ruang kelas baru, meningkatkan jumlah rombongan belajar, memperluas kapasitas sekolah yang ada, serta merencanakan pembangunan SMA Negeri baru di wilayah yang mengalami kepadatan peserta didik,” kata Anos Yeremias.
Selain penambahan kapasitas sekolah, ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan rasio antara jumlah lulusan SMP dan daya tampung SMA Negeri pada setiap kecamatan di Kota Ambon. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pendidikan dibangun berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Anos juga menilai kebijakan afirmasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok tertentu, termasuk siswa berprestasi dan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ia menegaskan bahwa afirmasi tidak dapat menggantikan kebutuhan mendasar untuk menambah kapasitas pendidikan menengah yang tersedia.
“Jangan sampai anak-anak Maluku menjadi korban dari lemahnya perencanaan pendidikan. Negara harus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas,” kata Anos Yeremias.(BM31)
