Ambon, 
| Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Provinsi Maluku justru memperoleh peningkatan alokasi Program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold A. P. Ritiauw, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Maluku pada Juli 2026. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat ketahanan air, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar Maluku.
Rangkaian kunjungan kerja tersebut meliputi peninjauan kawasan Banda di Kabupaten Maluku Tengah, Bendungan Waeapo di Kabupaten Buru, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Selain memastikan progres pembangunan infrastruktur sumber daya air berjalan sesuai target, kunjungan juga menjadi momentum mengevaluasi berbagai kebutuhan strategis agar manfaat proyek dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Salah satu fokus utama pemerintah ialah pembangunan Bendungan Waeapo yang diproyeksikan menjadi infrastruktur vital bagi sektor pertanian di Pulau Buru. Bendungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan intensitas tanam dari satu hingga dua kali menjadi tiga kali dalam setahun. Produksi hasil panen pun ditargetkan meningkat dari sekitar dua hingga tiga ton menjadi lima ton atau lebih, seiring membaiknya layanan irigasi.
Selain mendukung sektor pertanian, Bendungan Waeapo diproyeksikan berfungsi sebagai sumber air baku, pengendali banjir hingga sekitar 60 persen, serta memiliki potensi pemanfaatan energi melalui pembangkit listrik tenaga surya maupun tenaga air. Dengan fungsi yang terintegrasi tersebut, bendungan diharapkan menjadi salah satu fondasi pembangunan ekonomi berbasis sumber daya air di Maluku.
“Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, Maluku pada tahun ini memperoleh peningkatan alokasi yang cukup signifikan. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” kata Direktur Jenderal SDA, Arnold A. P. Ritiauw.
Arnold menjelaskan, peningkatan alokasi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah mempersiapkan Maluku menghadapi berbagai program strategis nasional di masa mendatang. Menurutnya, penguatan jaringan irigasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah sehingga kebutuhan beras maupun sayuran dapat dipenuhi dari Pulau Seram dan Pulau Buru.
“Melalui perbaikan jaringan irigasi yang ada, kita sedang mempersiapkan Maluku untuk menyongsong berbagai program strategis nasional pada masa mendatang. Harapannya, Maluku tidak lagi bergantung pada pasokan beras maupun sayur dari luar daerah karena kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produksi pertanian di Pulau Seram maupun Pulau Buru,” kata Arnold.
Dalam kesempatan yang sama, Arnold juga memberikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai Maluku atas pelaksanaan program pembangunan sumber daya air di daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan kolaborasi seluruh pihak dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
“Saya mengapresiasi Balai Wilayah Sungai Maluku yang telah bekerja dengan cerdas, bekerja cepat, dan bekerja dengan ikhlas demi kepentingan masyarakat Maluku. Kinerja BWS Maluku sangat luar biasa,” ujar Arnold.
Peningkatan alokasi Inpres Irigasi bagi Maluku menjadi sinyal bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air tetap menjadi prioritas nasional meskipun pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. Keberhasilan implementasi program tersebut selanjutnya akan bergantung pada konsistensi penyelesaian proyek, optimalisasi jaringan irigasi, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Balai Wilayah Sungai Maluku agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(BM31)
