Ambon, 
| Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di sejumlah wilayah Maluku kembali memperlihatkan fenomena yang berulang. Sejumlah SMA dan SMK yang selama ini dikenal sebagai sekolah favorit mengalami lonjakan pendaftar jauh di atas daya tampung, sementara beberapa sekolah lain masih kesulitan memenuhi jumlah peserta didik baru. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana pemerataan mutu pendidikan telah terwujud di daerah kepulauan tersebut.
Fenomena tersebut terjadi di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Namun, tingginya konsentrasi pendaftar pada sekolah tertentu menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua dan siswa masih menempatkan sekolah-sekolah unggulan sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menilai kondisi tersebut merupakan gambaran nyata dari persoalan yang lebih mendasar dibanding sekadar mekanisme penerimaan peserta didik baru. Menurutnya, anomali yang muncul dalam pelaksanaan SPMB perlu dibaca sebagai indikator adanya ketimpangan mutu pendidikan antar sekolah.
“Penumpukan pendaftar bukan disebabkan oleh kesalahan jalur penerimaan semata. Akar masalahnya adalah adanya persepsi publik bahwa tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin.
Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, sejumlah fenomena menonjol terlihat di lapangan. Selain penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu, terdapat pula kuota jalur domisili yang terlampaui, sementara kuota pada jalur lain belum sepenuhnya terisi. Di sisi lain, beberapa sekolah yang memiliki tenaga pendidik dan fasilitas memadai justru mengalami kekurangan peminat.
Kondisi tersebut juga memunculkan praktik perpindahan domisili administratif menjelang masa pendaftaran. Fenomena ini menunjukkan tingginya keinginan sebagian masyarakat untuk memperoleh akses ke sekolah yang dianggap memiliki reputasi lebih baik dibanding sekolah lain di wilayah yang sama.
Menurut Sarlota Singerin, masyarakat secara rasional akan memilih sekolah yang dinilai mampu memberikan peluang lebih besar bagi masa depan anak-anak mereka. Faktor prestasi akademik, kualitas guru, sarana pendukung pembelajaran, hingga rekam jejak lulusan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan sekolah.
“Selama masih ada perbedaan kualitas yang dirasakan masyarakat, sekolah favorit akan tetap menjadi rebutan, dan pemerataan pendidikan akan terus menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai,” ujar Sarlota Singerin.
Di Maluku, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena karakteristik wilayah kepulauan yang berpengaruh terhadap distribusi guru, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta akses layanan pendidikan yang merata. Akibatnya, kesenjangan mutu antar sekolah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara sistematis dan berkelanjutan.
Pengamat kebijakan pendidikan menilai bahwa pengaturan kuota penerimaan siswa tidak akan menyelesaikan masalah apabila tidak diikuti upaya peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh. Pemerataan guru berkualitas, penguatan laboratorium, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kapasitas sekolah di daerah menjadi langkah yang dinilai lebih strategis untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan saat proses penerimaan siswa baru berlangsung. Sekolah unggulan berpotensi semakin dominan, sementara sekolah dengan peminat rendah menghadapi risiko penurunan motivasi, efektivitas pembelajaran, hingga efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Situasi itu menjadi peringatan bahwa agenda pemerataan pendidikan di Maluku masih membutuhkan kerja serius agar setiap sekolah mampu menjadi pilihan yang bermutu bagi masyarakat.(BM31)
