Ambon, 
– Universitas Pattimura bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara, berlangsung di Aula lantai 2, Gedung Rektorat Unpatti, Jumat (20/9/24) dengan tema yang diangkat pada FGD ini yakni Etika dan Agama.
Tema ini diambil untuk memotret bagaimana praktik etika penyelenggara negara tereduksi di bidang keagamaan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang anti diskriminasi, toleran dan adil sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral etika dan juga Konstitusi UUD 1945.
Tujuan utama kegiatan FGD ini adalah sebagai upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara di tengah terdegradasinya marwah ideologi Pancasila dalam laku dan tindakan para pejabat penyelenggara negara. Kegiatan ini nantinya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan di berbagai perwakilan daerah.
Dominggus Malle, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dalam sambutannya menekankan, bahwa Etika dalam penyelenggaraan negara memiliki peran yang sangat penting. Dalam pelaksanaan tugas-tugas negara, membutuhkan standar moral dan etika yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Krisis etika yang melanda penyelenggara negara dapat menurunkan kualitas demokrasi dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Male menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Universitas Pattimura untuk turut serta dalam pembinaan moral dan etika bangsa, khususnya di kalangan akademisi dan penyelenggara negara.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terus berupaya memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa,” ungkapnya.
Ia berharap, forum ini dapat menjadi ajang diskusi yang konstruktif guna merumuskan solusi yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila dan agama serta dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mencerahkan dan mampu menjadi panduan bagi kita semua, terutama bagi para penyelenggara negara, dalam menjalankan amanah konstitusi dengan berpegang pada nilai-nilai etika dan agama.
Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Wisnu Bawa Tenaya, dalam sambutan mengatakan, Sebagai sebuah badan pembina ideologi, BPIP mengemban amanah yang besar dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini BPIP mengemban tanggung jawab dalam merespon isu-isu strategis pembinaan ideologi Pancasila di masyarakat yang berpotensi meredusi nilai-nilai Pancasila.
Salah satu isu yang saat ini sedang menjadi refleksi kita bersama adalah isu mengenai teredusinya etika dan moral pada penyelenggara negara. Oleh karena itu, FGD ini lahir sebagai sebuah wujud upaya penguatan etika khususnya dalam kehidupan menjalankan tata kelola pemerintahan.
“Melalui Diskusi yang terbangun dapat membawa sebuah pesan penting, bagaimana Pancasila harus ditempatkan menjadi cita cita etis bagi setiap penyelenggara negara yang terjun di bidang keagamaan, Pancasila harus berperan sebagai kompas moral dalam membentuk kebijakan. Pancasila juga menjadi panduan etika bagi para pemimpin dan penyelenggara Negara,” ungkapnya.
Ia berharap, FGD ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan strategis dan berdampak di masyarakat, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara secara etis, serta menghasilkan kontribusi aktif BPIP dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan sumber daya manusia.
FGD ini dilaksanakan di 7 kota besar, yaitu Kota Jakarta, Malang, Makassar (yang telah dilakukan), Ambon (yang saat ini berjalan), Pontianak, Kupang dan Medan. Kegiatan ini sengaja rancang dengan mengundang para tokoh dan pakar di Indonesia, baik pakar etika hukum, etika politik, etika ekonomi, etika pendidikan, etika agama, hingga etika sosial dan budaya.
Hal ini agar dapat merumuskan sebuah rekomendasi yang holistik dan berdampak bagi kebijakan penguatan etika dalam kehidupan berpemerintahan di masa depan.
Acara dilanjtkan dengan diskusi panel, yang dibagi dalam 2 sesi, pada sesi pertama akan membahas dan mendiskusikan Paradoks Keberagamaan Manusia Indonesia dan sesi kedua Agama, Etika dan Konstitusi dengan berfokus pada tema sentral Etika dan Agama.
Turut Hadir, Muhammad Amin Abdulah selaku Anggota Dewan Pengarah BPIP, Ketua Senat Universitas Pattimura, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, Staf Khusus Pengarah BPIP, Dewan pakar BPIP, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unpatti, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, para tokoh agama serta tamu undangan lainnya. (BM31)
