Jakarta, 
| Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menunjukkan gejala konsentrasi kekuasaan politik dan ekspansi fiskal agresif yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi serta ketahanan ekonomi Indonesia pasca-Reformasi 1998. Dalam 18 bulan awal pemerintahannya, Prabowo memperluas dominasi politik di parlemen, memperbesar peran militer dalam ruang sipil, sekaligus menjalankan program populis bernilai ratusan triliun rupiah di tengah tekanan fiskal, pelemahan rupiah, dan ancaman penurunan peringkat utang negara.
Situasi tersebut berkembang ketika pemerintah menghadapi penurunan penerimaan pajak akibat melemahnya harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit. Di saat yang sama, pemerintah tetap mempertahankan dua proyek utama Prabowo, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (KOPDES) Merah Putih. Total kebutuhan anggaran dua program itu diperkirakan mencapai sedikitnya Rp320 triliun atau sekitar 10 persen dari total pendapatan negara tahun berjalan, sebagaimana dilaporkan The Economist
Tekanan fiskal semakin membesar setelah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran memperbesar beban subsidi energi nasional. Indonesia yang masih menjadi pengimpor bersih minyak mentah diperkirakan membutuhkan tambahan subsidi miliaran dolar AS untuk menjaga harga BBM dan listrik tetap terkendali.
Defisit anggaran Indonesia pada tahun sebelumnya tercatat mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati batas maksimal 3 persen yang diatur undang-undang sejak 2003 sebagai instrumen disiplin fiskal pasca-krisis Asia 1998. Sejumlah analis menilai tren tersebut menjadi sinyal awal melemahnya kehati-hatian fiskal yang selama dua dekade menjadi fondasi stabilitas ekonomi nasional.
“Jika harga minyak naik ke US$100 per barel, defisit bisa ditekan menjadi sekitar 2,3% dari PDB melalui pemotongan belanja dan peningkatan pendapatan,” kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Jadi kita aman. Saya bilang ke presiden, ‘Jangan khawatir soal perkembangan ekonomi global atau harga minyak dunia’,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Nilai tukar rupiah dilaporkan terus melemah selama masa pemerintahan Prabowo dan sempat menyentuh rekor terendah terhadap dolar AS. Modal asing juga tercatat keluar secara konsisten dari pasar domestik akibat ketidakpastian fiskal dan politik.
Di sisi lain, pemerintah justru memperkuat kontrol terhadap institusi ekonomi strategis. Pengelolaan BUMN dipindahkan ke Danantara, dana kekayaan negara baru yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bank-bank BUMN juga disebut meningkatkan pembiayaan terhadap proyek-proyek prioritas pemerintah, termasuk program koperasi desa yang menjadi agenda utama Prabowo.
Bank Indonesia yang secara formal independen turut menjadi sorotan setelah meluncurkan skema burden sharing untuk mendukung program pemerintah. Penempatan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, di posisi strategis Bank Indonesia memicu kritik terkait independensi bank sentral di tengah pembahasan revisi aturan pemberhentian gubernur BI oleh parlemen.
Di bidang politik, Prabowo berhasil mengonsolidasikan kekuatan besar di DPR dengan merangkul tujuh dari delapan partai parlemen ke dalam koalisi pemerintah. Konfigurasi itu membuat pemerintah menguasai sekitar 91 persen kursi DPR dan praktis melemahkan fungsi oposisi sebagai pengawas kekuasaan.
“Oposisi adalah budaya Barat, dan tidak perlu ditiru,” kata Presiden RI, Prabowo Subianto.
Prabowo juga secara terbuka mendorong model politik berbasis konsensus ketimbang kompetisi oposisi seperti dalam sistem demokrasi liberal. Sikap tersebut memperkuat kekhawatiran kelompok masyarakat sipil terhadap potensi kemunduran demokrasi pasca-Reformasi.
Kekhawatiran itu semakin menguat setelah pemerintah memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil. Ribuan aparatur sipil negara mengikuti pelatihan semi-militer, sementara TNI dilibatkan dalam program makan gratis nasional, pembangunan gudang pangan, hingga distribusi logistik koperasi desa.
Revisi Undang-Undang TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil turut memicu kontroversi karena dianggap menghidupkan kembali pola “dwifungsi” militer era Suharto. Kekhawatiran publik meningkat setelah aktivis penggugat revisi UU TNI, Andrie Yunus, menjadi korban penyiraman air keras pada Maret lalu. Pengadilan militer kemudian mendakwa empat anggota intelijen militer terkait kasus tersebut.
Bayang-bayang masa lalu Prabowo kembali menjadi perhatian publik. Sebagai mantan komandan pasukan khusus pada era Orde Baru, Prabowo pernah diberhentikan dari militer setelah mengakui keterlibatannya dalam penculikan aktivis pada 1998. Meski tidak pernah diproses pidana lebih lanjut, rekam jejak itu terus menjadi sumber kritik terhadap kepemimpinannya.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai Prabowo belum sepenuhnya bergerak ke arah otoritarianisme penuh. Saat demonstrasi besar antikorupsi dan kerusuhan pecah di berbagai kota tahun lalu, Prabowo menolak usulan penerapan darurat militer dan tetap menggunakan pendekatan penegakan hukum sipil.
“Mungkin perlu sedikit otoriter untuk melawan para koruptor ini,” kata Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut menggambarkan pendekatan keras pemerintah terhadap penertiban sektor sumber daya alam, termasuk penyitaan jutaan hektare lahan sawit dan tambang yang dianggap melanggar aturan. Pemerintah memperkirakan denda dari penegakan hukum itu dapat menghasilkan miliaran dolar AS bagi negara.
Meski demikian, kritik terhadap pemerintah terus menguat karena penegakan hukum dinilai berlangsung selektif dan berpotensi digunakan sebagai alat konsolidasi kekuasaan. Kekhawatiran juga muncul terhadap tekanan politik kepada pelaku usaha, terutama setelah pemerintah mendorong pembelian “obligasi patriot” untuk mendanai proyek strategis negara.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang bergerak menuju model pemerintahan dengan kontrol politik yang semakin terpusat, sementara fondasi fiskal negara terus tertekan. Kombinasi antara defisit anggaran, pelemahan mata uang, ketergantungan subsidi, dan menyempitnya ruang oposisi dinilai dapat menciptakan kondisi serupa menjelang krisis 1998 apabila tidak dikendalikan.
Bagi sebagian kalangan, pemerintahan Prabowo saat ini dianggap sedang menguji batas antara stabilitas nasional dan kemunduran demokrasi. Jika tekanan ekonomi terus meningkat bersamaan dengan melemahnya mekanisme checks and balances, Indonesia berisiko menghadapi gejolak sosial-politik yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. (BM31)
