Ambon, 
– Pascasarjana Universitas Pattimura gelar Focus Group Discussion dengan tema “Implementasi Blue Economy dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Maluku” pada Kamis, (27/07) di Aula Lantai 2 Gedung Pascasarjana Universitas Pattimura.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Guru Besar dan para akademisi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yakni, Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa, SH., LL.M, Ketua Program Pascasarjana MSKP Dr. J Abrahams, S.Pi, M.Si dan Ketua Yayasan Baileo Ambon Drs. Junus Jefri Ukru serta moderator Theophanny P. Th. Rampisela, S.Psi., M.Ed.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana Universitas Pattimura Dr. Maria Nindatu, M.Kes yang dalam sambutanya mengatakan bahwa topik ini sangatlah penting untuk dikaji secara bersama demi pengembangan ekonomi berbasis kepulauan di Indonesia.
Ekonomi biru (Blue Economy) adalah adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan.
Dalam sambutan tersebut beliau pun menambahkan kedepannya baik dalam sektor sumber daya hewan, tanaman maupun ekosistem laut secara keseluruhan perlu adanya peningkatan secara berkelanjutan dan gagasan yang dapat membawa kemajuan bagi perkembangan Studi MSKP Program Pascasarjana untuk para Akademisi.
Senada dengan hal itu beliau juga menegaskan bahwa Forum Diskusi tersebut sangatlah penting dibahas dalam forum akademisi agar dapat berguna dalam pengembangan ekonomi Indonesia berbasis kepulauan yang terkait dengan visi misi Universitas Pattimura maupun Program Pascasarjana Universitas Pattimura secara khusus.
Dr. Maria Nindatu, M.Kes berharap bahwa dengan digelarnya Focus Group Discussion, dapat membawa perubahan yang baik dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya laut, mengingat hampir 75% wilayah laut dapat di gunakan dengan baik bagi masyarakat Maluku secara khusus maupun Indonesia secara umum. (BM31)
