Ambon, 
– Jajaran Kepolisian Resort Maluku Tengah melaksanakan Operasi (OPS) Mantap Praja Salawaku dalam pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 selama 115 hari yang di mulai pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 16 Desember 2024.
Hal ini di sampaikan Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi M.K, S.I.K, M.H dalam sambutannya saat pelaksanaan Apel Gelar Pasukan OPS Mantap Praja Salawaku 2024, yang melibatkan unsur jajaran Polres Maluku Tengah, TNI, Pemerintah Daerah melalui jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Malteng serta instansi Vertikal lainnya pada Kamis (22/8/24) di lapangan utama Polres Maluku Tengah.
Hadir dalam kegiatan Apel Gelar Pasukan OPS Mantap Praja Salawaku 2024 ini meliputi Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Muspida Malteng dan tokoh Agama.
Kapolres katakan kalau personil yang di libatkan dalam OPS Mantap Praja Salawaku 2024 ini meliputi 300 personil Polres Malteng, 60 personil BKO Brimob serta di bantu oleh satuan TNI maupun Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Pemda Malteng.
Apel gelar pasukan tegas Kapolres AKBP Hardi bahwa merupakan bentuk pengecekan awal terhadap kesiapan personil dan juga sarana prasarana untuk pelaksanaan operasi Mantap Praja Salawaku 2024.
Ditambahkannya kalau operasi mantap praja ini bertujuan untuk pengamanan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Maluku Tengah. Hal ini karena merupakan tanggung jawab bersama sebagai aparat keamanan guna memastikan kalau pesta demokrasi di Malteng akan berjalan secara baik, aman, tertib dan damai.
Selain pelaksanaan operasi mantap praja, Polres Maluku Tengah juga akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) maupun cooling sistem untuk antisipasi polarisasi yang di sebabkan karena berita hoax, isu sara, propaganda, black campaign maupun gangguan Kamtibmas jelang pelaksanaan tahapan pilkada, sebutnya.
Selain itu juga menurut Kapolres kalau dalam pelaksanaan operasi mantap praja 2024, Polres Malteng juga sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi kegiatan masyarakat yang tertimpa bencana alam saat pelaksanaan Pemilukada.
Hal ini seperti melakukan kolaborasi dengan unsur TNI, BPBD maupun stakeholder lain yang berkaitan dengan bencana alam terutama dalam pemetaan daerah rawan.
Ini di lakukan agar bisa melakukan dimitigasi, siapkan rencana antisipasi melalui kolaborasi dengan penyelenggara pemilukada terhadap bencana alam yang terjadi agar petugas bisa menyiapkan pasilitas pemungutan suara ke lokasi pengungsian.
