Masohi, BM31News | Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggandeng Mahasiswa Kedokteran Universitas Indonesia dalam kegiatan Participatory Workshop Studi “UNDERV AC-ID” guna memetakan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap imunisasi dan Posyandu sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan anak di daerah. Kegiatan yang berlangsung di lantai III Kantor Bapplitbangda Maluku Tengah, Senin (27/4/2026), itu menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengidentifikasi hambatan penerimaan vaksin, akses layanan kesehatan dasar, serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam program kesehatan anak.
Workshop tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati, para asisten daerah, pimpinan OPD lingkup Pemkab Maluku Tengah, perwakilan Mahasiswa Kedokteran UI, Kepala Poltekkes Kemenkes Maluku, serta peserta workshop dari berbagai unsur pemangku kepentingan sektor kesehatan.
Bupati Zulkarnain Awat Amir menegaskan bahwa kesehatan anak menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di daerah. Karena itu, imunisasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai program rutin kesehatan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa.
“Kesehatan anak merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pada konteks ini, imunisasi bukan sekadar program kesehatan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa terutama di Kabupaten Maluku Tengah,” kata Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir.
Menurut Zulkarnain, pemerintah daerah melihat masih terdapat sejumlah tantangan serius dalam pelaksanaan program imunisasi dan Posyandu di lapangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi, keterbatasan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah, hingga minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu.
Kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi capaian imunisasi anak serta kualitas pelayanan kesehatan dasar yang menjadi indikator penting pembangunan manusia di daerah. Karena itu, keterlibatan kalangan akademisi melalui studi partisipatif dianggap penting untuk menghasilkan data objektif yang dapat dijadikan dasar kebijakan pemerintah daerah.
“Workshop ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan objektif mengenai tingkat partisipasi anak dalam Posyandu dan imunisasi, apa saja kendala yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah solutif yang dapat kita ambil secara bersama,” kata Zulkarnain Awat Amir.
Kegiatan studi “UNDERV AC-ID” yang digagas Mahasiswa Kedokteran UI tersebut diposisikan bukan sekadar forum akademik, tetapi bagian dari upaya membangun kebijakan kesehatan berbasis riset dan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menilai pendekatan ilmiah diperlukan untuk memetakan persoalan kesehatan anak secara lebih akurat, terutama dalam konteks penerimaan vaksin di tingkat masyarakat.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya penguatan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa dan negeri. Posyandu dinilai memiliki peran vital dalam pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi kesehatan keluarga, serta peningkatan cakupan imunisasi dasar.
Pemkab Maluku Tengah menyatakan akan terus memperkuat sektor kesehatan melalui peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan kelembagaan Posyandu, serta pemberdayaan kader kesehatan dan Tim Penggerak PKK di tingkat masyarakat.
“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kita dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas kesehatan yang optimal,” kata Zulkarnain Awat Amir.
Bupati juga meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan, pemerintah negeri, lurah, hingga organisasi masyarakat dan PKK, untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi dan Posyandu.
Menurutnya, persoalan rendahnya partisipasi imunisasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan sosial yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Melalui workshop tersebut, Pemkab Maluku Tengah berharap hasil kajian akademik yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, termasuk strategi peningkatan edukasi kesehatan masyarakat, penguatan pelayanan Posyandu, serta formulasi kebijakan kesehatan anak yang lebih tepat sasaran.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan institusi akademik ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penanganan isu kesehatan anak di Maluku Tengah mulai diarahkan pada model kebijakan berbasis data dan riset, bukan sekadar program seremonial tahunan. (BM31-02)
