Ambon, 
| Universitas Pattimura menegaskan urgensi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis data dan kontekstual kepulauan di Maluku, dalam kuliah umum yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Rabu (29/4/2026), di Aula Rektorat Universitas Pattimura. Pernyataan ini mengemuka dari Wakil Rektor Bidang Akademik, yang menilai pendekatan nasional yang seragam belum mampu menjawab kompleksitas kemiskinan di wilayah kepulauan seperti Maluku, baik dari aspek geografis, akses layanan dasar, hingga distribusi sumber daya.
Penegasan tersebut berangkat dari realitas bahwa Maluku memiliki karakteristik wilayah yang didominasi perairan dengan tingkat konektivitas antarwilayah yang masih terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi pembangunan yang tidak merata, serta memperbesar kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan air bersih.
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan di Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kita membutuhkan strategi berbasis data yang mampu membaca realitas sosial dan geografis secara utuh,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pattimura, Dominggus Malle.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa indikator kemiskinan tidak dapat semata dilihat dari angka statistik. Di sejumlah wilayah, masyarakat sebenarnya telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum diikuti dengan peningkatan produktivitas dan keterhubungan dengan pasar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang tidak tersentuh oleh kebijakan yang bersifat umum.
Dalam konteks tersebut, pendekatan berbasis data menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang lebih presisi dan adaptif. Data yang dimaksud tidak hanya mencakup indikator ekonomi, tetapi juga kondisi sosial, geografis, hingga kerentanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura turut menegaskan bahwa kondisi kemiskinan di Maluku masih berada di atas rata-rata nasional, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih spesifik.
“Kemiskinan di Maluku tidak hanya soal angka, tetapi juga soal akses. Keterbatasan layanan dasar dan kesenjangan antarwilayah menjadi faktor utama yang harus ditangani secara serius,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Teddy Christianto Leasiwal.
Ia menambahkan bahwa kondisi geografis kepulauan juga membuat Maluku rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, sehingga kebijakan perlindungan sosial tidak cukup bersifat responsif, melainkan harus adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
Kuliah umum ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Forum akademik ini diharapkan menjadi ruang produktif bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis serta menghasilkan solusi berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Secara keseluruhan, penekanan pada pendekatan berbasis data dan kontekstual kepulauan menandai pergeseran penting dalam cara pandang terhadap penanggulangan kemiskinan di Maluku. Tanpa intervensi kebijakan yang spesifik dan adaptif, kesenjangan pembangunan antarwilayah berpotensi terus melebar dan menghambat upaya pemerataan kesejahteraan. (BM31)
