Masohi, BM31News | Bupati Zulkarnain Awat Amir menegaskan bahwa ketahanan bangsa tidak hanya berbicara pada konteks nasional, tetapi harus dimulai dari daerah melalui penguatan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan kemandirian energi. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Halal Bi Halal dan Milad ke-24 Partai Keadilan Sejahtera di Islamic Centre Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (22/4/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting di tengah tantangan ekonomi daerah, ketahanan pasokan pangan, serta kebutuhan energi berkelanjutan yang masih menjadi persoalan strategis di banyak wilayah kepulauan, termasuk di Maluku Tengah. Dalam forum yang dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, TNI-Polri, pimpinan partai politik, hingga jajaran PKS tingkat daerah dan provinsi itu, Zulkarnain menempatkan pembangunan berbasis kebutuhan dasar masyarakat sebagai fondasi utama ketahanan nasional.
“Ketahanan bangsa bukan hanya berbicara pada aspek nasional saja, tetapi juga harus dimulai dari daerah melalui sektor ekonomi, pangan, dan energi yang menyentuh serta dirasakan seluruh elemen masyarakat,” kata Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir.
Menurut Zulkarnain, pemerintah daerah saat ini sedang memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan potensi lokal yang dinilai mampu meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Selain sektor ekonomi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga mendorong penguatan sektor pangan melalui optimalisasi pertanian dan perikanan. Dua sektor tersebut dinilai menjadi kekuatan utama daerah karena sebagian besar masyarakat Maluku Tengah masih bergantung pada hasil pertanian dan sumber daya kelautan.
“Pada sektor pangan, pemerintah daerah terus mendorong kemandirian masyarakat melalui optimalisasi pertanian dan perikanan sebagai faktor utama kekuatan daerah,” kata Zulkarnain Awat Amir.
Di sektor energi, pemerintah daerah mulai menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan guna menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar daerah sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Tema Milad ke-24 PKS, “Bersama Rakyat Menguatkan Ketahanan Indonesia”, dinilai sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang saat ini berfokus pada penguatan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan kemandirian energi. Dalam konteks itu, Zulkarnain juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam menjalankan agenda pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Ia menyebut partai politik memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.
“Peran partai politik, termasuk PKS, sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” kata Zulkarnain Awat Amir.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membangun kolaborasi politik yang lebih substantif, tidak sekadar berbasis kepentingan kekuasaan, tetapi diarahkan pada agenda pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Zulkarnain juga menegaskan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya diukur dari besarnya kekuasaan politik yang dimiliki, tetapi dari integritas dan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat.
Menurut dia, seluruh proses politik dan pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada tujuan utama, yakni melayani dan menyejahterakan rakyat. Karena itu, momentum Halal Bi Halal dan Milad PKS diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi ruang memperkuat soliditas antara pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Maluku Tengah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Maluku Tengah, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, Ketua DPD PKS Maluku Tengah beserta jajaran, Ketua DPW PKS Maluku dan sejumlah pimpinan partai politik di daerah bertajuk Pamahanunusa. (BM31-02)
