Jakarta, 
| Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Pemkab KKT) mendorong penguatan ekonomi desa dengan menyiapkan sektor pertanian lokal sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi kawasan industri minyak dan gas (migas) yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Gagasan itu dibahas Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa bersama jajaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam agenda coffee morning dan diskusi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Drs. Francois Zadrach Tagurihy. Dari pihak Kemendes PDT hadir sejumlah pejabat struktural, antara lain Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktur Perencanaan Teknis, Direktur Sarana Prasarana Desa dan Perdesaan, serta Direktur Advokasi dan Kerja Sama.
Forum tersebut membahas strategi memperkuat pembangunan desa di Tanimbar, termasuk sektor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta konektivitas wilayah. Pemkab KKT juga mendorong agar posisi Tanimbar sebagai wilayah penunjang PSN Blok Masela diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan desa yang lebih konkret.
Salah satu agenda utama yang dibawa Bupati Ricky Jauwerissa ialah menjadikan Tanimbar sebagai salah satu penyokong kebutuhan pangan bagi kawasan industri migas ketika aktivitas Blok Masela berkembang. Pemkab KKT menilai potensi pertanian lokal, termasuk padi Gogo, dapat dikembangkan dari skala rumah tangga dan desa menuju rantai pasok yang lebih besar.
“Hasil panen padi Gogo kita sangat melimpah dan memiliki keunikan tersendiri, mulai dari varietas padi merah, padi hitam, hingga padi putih. Ke depan, Pemkab KKT akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyerap dan membeli beras lokal hasil tani masyarakat. Langkah ini menjadi stimulus awal sebelum kita masuk ke skala penyedia pangan untuk pekerja Blok Masela,” kata Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa.
Selain penguatan pangan lokal, kedua pihak membahas tujuh agenda strategis. Agenda tersebut mencakup penguatan koordinasi kelembagaan, perhatian khusus terhadap desa penunjang PSN, integrasi program prioritas pemerintah pusat, pemberdayaan Gen Z, advokasi hak desa, percepatan pembangunan wilayah perbatasan, serta optimalisasi potensi ekonomi melalui dana desa dan dukungan anggaran sektoral.
Kemendes PDT juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat Tanimbar memiliki ruang lebih besar untuk terlibat dalam perkembangan ekonomi daerah. Pengembangan SDM menjadi penting karena aktivitas investasi migas berpotensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, jasa, barang, serta rantai pasok lokal.
“Masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya investasi migas di daerah mereka,” kata jajaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT dalam pembahasan tersebut.
Untuk menindaklanjuti agenda itu, Kemendes PDT meminta Pemkab KKT segera menyusun kajian potensi seluruh desa secara komprehensif. Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar pemetaan potensi dan kebutuhan desa sekaligus acuan dalam mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan perencanaan pembangunan daerah.
Aspek lingkungan juga menjadi perhatian. Kemendes PDT mengarahkan Pemkab KKT menjaga fungsi hutan serta ekosistem darat dan laut agar pengembangan kawasan industri migas tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Sinkronisasi program pembangunan juga dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar investasi dan pembangunan desa berjalan dalam satu kerangka kebijakan.
Bagi Pemkab KKT, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menempatkan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi Tanimbar. Namun, rencana menjadikan produk pertanian lokal sebagai pemasok kebutuhan kawasan industri tetap membutuhkan kajian kapasitas produksi, standar mutu, kontinuitas pasokan, distribusi, serta kepastian pasar agar dapat berjalan secara berkelanjutan.(BM31)
