Saumlaki, 
– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada Selasa (6/5/2025) di Saumlaki. Forum ini dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Tanimbar dan dihadiri oleh berbagai elemen penting pemerintahan serta tokoh masyarakat.
Musrenbang RKPD 2026 merupakan kelanjutan dari proses perencanaan partisipatif yang telah dilakukan dari tingkat desa hingga kecamatan. Tujuannya adalah menyepakati program prioritas pembangunan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjamin keselarasan antara isu strategis, visi-misi, hingga indikator dan lokasi program pembangunan,” tegas Bupati Kepulauan Tanimbar dalam sambutannya.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, perwakilan instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan insan pers. Forum ini dinilai strategis dalam menjaring masukan lintas sektor.
Bupati menekankan pentingnya Musrenbang sebagai sarana integrasi antara rencana pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional serta provinsi. Ia mengingatkan bahwa mekanisme ini diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Musrenbang penting untuk mengklarifikasi kewenangan antara daerah dan desa agar pembangunan berjalan terarah dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Tujuh isu strategis pembangunan tahun 2026 yang dibahas antara lain: pemerataan infrastruktur wilayah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana, penguatan SDM, ketertiban dan pelestarian budaya, kemandirian fiskal daerah, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Dalam forum ini, Bupati juga menegaskan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025-2029, yakni “Tanimbar Maju (Mandiri, Adil, Berkelanjutan, dan Unggul).” Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi strategis yang menjadi landasan kebijakan.
Adapun tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Menuju Tanimbar Maju.” Pemerintah menetapkan lima prioritas utama: tata kelola pemerintahan, pendidikan dan kesehatan inklusif, penurunan kemiskinan, pelestarian lingkungan, serta penguatan harmoni sosial.
“Capaian pembangunan 2026 sangat ditentukan oleh kolaborasi dan dedikasi seluruh elemen masyarakat. Menunda berarti menghambat kesejahteraan rakyat,” tegas Bupati di hadapan peserta.v
Dengan semangat partisipatif dan inklusif, Musrenbang RKPD 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan yang relevan, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Tanimbar. (BM31-JP)
