Ambon, 
| DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi mendalam kepada DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku atas deklarasi moderasi beragama yang digagas dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW BKPRMI Maluku Periode 2025-2030 di Aula Lantai 5 Kantor DPRD Provinsi Maluku, Sabtu (2/8/2025). Apresiasi ini diberikan menyusul sikap tegas BKPRMI dalam menolak praktik intoleransi, radikalisme, dan segala bentuk ujaran kebencian yang mengancam kerukunan dan keutuhan bangsa.
Deklarasi bertajuk “Rumah Rakyat Maluku: Pemuda Lintas Iman Maluku Voor Indonesia” itu memuat lima poin utama komitmen pemuda lintas iman untuk menjaga keberagaman dan merawat semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam momen yang sarat pesan persatuan tersebut, BKPRMI menegaskan posisi strategis pemuda lintas iman sebagai pilar penjaga kerukunan dan pelopor moderasi beragama di tengah derasnya arus intoleransi.
Ketua DPD GAMKI Provinsi Maluku, Samuel Patra Ritiauw, menilai deklarasi tersebut merupakan langkah konkret yang menunjukkan keberanian dan tanggung jawab sosial BKPRMI terhadap realitas bangsa saat ini.
“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada BKPRMI Maluku karena secara terang menyatakan sikap melawan intoleransi dan radikalisme. Ini bentuk kontribusi nyata pemuda Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan semangat kebangsaan,” kata Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw.
Deklarasi yang dibacakan dalam forum resmi pelantikan dan rakerwil itu menyerukan lima sikap kebangsaan, mulai dari komitmen mendorong pemuda lintas iman terdepan dalam merawat kerukunan nasional, hingga ajakan untuk menolak segala bentuk premanisme, eksploitasi isu SARA, radikalisme, dan terorisme. BKPRMI juga menyatakan dukungan terhadap program Sapta Cita Gubernur Maluku dan Asta Cita Presiden RI sebagai bagian dari kontribusi pemuda Maluku menuju Indonesia Emas 2045.
DPW BKPRMI Maluku menegaskan, deklarasi ini lahir dari keprihatinan atas maraknya penyebaran kebencian yang mengatasnamakan agama, serta meningkatnya praktik intoleransi di berbagai daerah yang merongrong sendi-sendi persatuan bangsa.
“Deklarasi ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pegangan moral dan sosial kami untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai agen pemersatu dan penjaga harmoni kebangsaan,” kata Ketua DPW BKPRMI Maluku, Ahmad Ilham Sipahutar.
Menurut Sipahutar, momentum pelantikan dan rakerwil ini menjadi ruang konsolidasi pemuda masjid se-Maluku dalam merumuskan program kerja yang relevan dengan kebutuhan sosial keagamaan dan tantangan kebangsaan dewasa ini. Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda lintas iman untuk membangun sinergi dalam menciptakan ruang-ruang dialog dan kolaborasi antarumat beragama.
GAMKI Maluku menyebut, langkah yang diambil BKPRMI dapat menjadi inspirasi bagi organisasi kepemudaan lain, baik yang berbasis keagamaan maupun nasionalis, untuk aktif merespons isu-isu intoleransi secara konstruktif dan tidak diam terhadap ancaman disintegrasi bangsa.
Secara historis, Maluku pernah mengalami konflik sosial keagamaan yang mengoyak sendi-sendi persaudaraan. Namun kini, provinsi ini telah menjelma menjadi laboratorium perdamaian dan toleransi berkat keterlibatan aktif para pemuda dari berbagai latar belakang agama.
Langkah BKPRMI Maluku sejalan dengan semangat rekonsiliasi dan integrasi sosial yang terus diupayakan oleh berbagai pihak di Maluku. Dukungan publik terhadap deklarasi ini pun datang dari sejumlah komunitas pemuda lintas iman yang memandang pentingnya peran organisasi keagamaan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional.
Deklarasi tersebut diakhiri dengan seruan untuk menolak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan segala bentuk provokasi yang dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
DPD GAMKI Maluku berharap, deklarasi semacam ini tidak berhenti pada level wacana, melainkan menjadi basis aksi nyata dan kolaboratif yang memperkuat jaringan pemuda lintas iman dalam membangun Maluku dan Indonesia yang damai dan inklusif. (BM31-JP)
