Dengan demikian pemerintah perlu mempertegas posisinya dalam menjawab pertanyaan masyarakat, jika melihat kasus diatas kesannya pihak swasta lebih banyak mengambil keuntungan dari penjualan tiket yang ada, dengan keutungan tersebut bisa menimbulkan polimik di tengah masyarakat jika ini tidak di sikapi dengan serius, walaupun dalam pernyataanya Direktur Utama PT. Pelayaran Dharma Indah, Jonny de Quelju alias Siong, menyampaikan bahwa kapal dengan penumpang kelas ekonomi tetap akan beroperasi, namun perlu disepakati lebih lanjut antara pemerintah dengan pihak swasta apakah ini akan berpengaruh pada kenaikan harga tiket dan modus peralihan dari tiket ekonomi ke VIP dan VVIP mengingat hanya satu perusahan yang bergerak dalam memenuhi jasa angkutan yang memonopoli sektor ini dan dengan gampang memainkan harga tiket tanpa melihat aturan yang berlaku, juga faktor ekonomi masyarakat yang menikmati jasa angkutan ini.
Berkaitan dengan itu maka perhatian serius DPD GAMKI Maluku untuk memperjuangkan harapan baru bagi masyarakat Maluku pengguna jasa angkutan laut terutama jalur angkutan Amahai-Tulehu dan sebaliknya Tulehu-Amahai.
Olehnya itu, DPD GAMKI Maluku menyampaikan ide dan gagasan kepada pemerintahan yang baru Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku agar dapat memberikan ruang yang lebar, bagi pengembangan dunia usaha trasportasi yang lebih baik.
DPD GAMKI Maluku mendorong sistem trasportasi yang lebih terintegrasi dengan laut, udara, darat secara baik.
Mendorong masuknya investor baru dalam dunia usaha ini dengan kebijakan pajak yang terjangkau bagi para pengusaha, agar lebih banyak armada laut dengan beragam rute dan pilihan akomodatif bisa membuka akses yang potensial bagi dunia pariwisata, ekonomi bisnis dan aspek-aspek lainnya.
Belajar dari Lombok dan Bali yang bisa menjadi daerah pengembangan destinasi pariwisata baru, yang menjangkau pulau-pulau yang ada di sana.
Mendorong dunia usaha jasa trasportasi laut yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah lewat PD Panca Karya dengan nama TRANS LAWAMENA yang bisa menjawab kebutuhan Masyarakat di pulau-pulau terluar, dapat meningkatkan pendapatan dari sektor Jasa, Pariwisata dan Ekonomi bagi pendapatan daerah, pinta DPD GAMKI Maluku.
Selain itu juga GAMKI Maluku terus mendorong percepatan pembagunan infrastrutur penunjang lainya, seperti Dermaga, Ruang Tunggu dan fasilitas yang baik bagi penumpang, yang bisa memberi dampak positif bagi perkembangan sektor-sektor terkait lainya.
Mendorong adanya perhatian Pemerintahan baru Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa dan Bapak Abdulah Vanath bisa melakukan investigasi dalam 100 hari pasca dilantiknya jika dalam kenyataanya ada ditemukan permainan dalam menentukan harga tarif tiket ekonomi dan non ekonomi bagi Masyarakat, antara pihak swasta maupun pihak terkaitnya, guna menjawab kegelisahan hati Masyarakat, pintanya. (BM31)
