Buru, 
| Universitas Pattimura (Unpatti) memperkuat pelaksanaan KKN Tematik di Kabupaten Buru dengan mendorong mahasiswa terlibat langsung dalam penataan profil dan pengelolaan data desa. Kolaborasi ini terintegrasi dengan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dan Desa Berseri (Data Ekonomi Sosial Desa Berbudaya Sejahtera Religius) untuk menjadikan data sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.
Penguatan agenda tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Desa Cantik 2026 dan Rencana Tindak Lanjut Desa Cantik 2027 di Ruang Rapat Kantor BPS Kabupaten Buru, Rabu (9/9/2026). Forum itu mempertemukan BPS Buru, Pemerintah Kabupaten Buru, perangkat daerah, perguruan tinggi, pendamping desa, serta pemerintah desa.
Kepala BPS Kabupaten Buru, George Reinnold Loupatty, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru dan sejumlah perangkat daerah untuk mematangkan keterlibatan mahasiswa Unpatti. Menurut dia, KKN tidak boleh berhenti pada aktivitas pendataan, tetapi harus menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola informasi desa.
“Kami bersama Pak Samuel Ritiauw dari Pengelola KKN Unpatti sudah melakukan audiensi dengan Pak Sekda dan perangkat daerah terkait persiapan KKN Unpatti di Kabupaten Buru,” ujar Loupatty.
Problem data desa menjadi perhatian karena pemerintah membutuhkan informasi yang akurat untuk menentukan sasaran program, memetakan kebutuhan masyarakat, serta mengukur hasil pembangunan. Karena itu, mahasiswa diharapkan membantu desa tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyusun, memperbarui, mengolah, dan menyajikannya agar mudah digunakan.
Loupatty mengatakan kebutuhan tersebut membuka ruang bagi mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan untuk bekerja sesuai persoalan desa. Bidang Statistika, Ilmu Komputer, Pemerintahan Desa, dan Perencanaan Wilayah dinilai relevan untuk memperkuat kualitas data sekaligus mendorong digitalisasi pengelolaannya.
Pertemuan Tim KKN Unpatti bersama BPS Kabupaten Buru dan OPD Terkait. (Dok: Tim KKN Unpatti)
“Ini program kolaborasi bersama. Tujuannya satu, bagaimana data yang valid sampai ke desa dan mahasiswa bisa langsung terjun membantu desa berbasis data,” jelas Loupatty.
Dalam agenda Desa Cantik 2026, BPS Buru melibatkan 10 desa sebagai lokus, yakni Jamilu, Savanajaya, Kaki Air, Jikumerasa, Ubung, Waimiting, Karang Jaya, Siahoni, Batu Boy, dan Wainibe. Evaluasi juga melibatkan Bappeda, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas PPKB, Universitas Iqra Buru, tenaga ahli pendamping desa Kemendes, serta Tim Pembina Desa Cantik Kabupaten Buru.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buru menyatakan dukungan terhadap keterlibatan Unpatti melalui KKN Tematik dalam implementasi Desa Berseri. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Azis Tomia, berdasarkan hasil pertemuan disebut berkomitmen mengawal program tersebut agar berjalan baik, termasuk membuka peluang perluasan desa percontohan pada tahap berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Buru dan BPS juga meminta dukungan Rektor serta LPPM Unpatti untuk memperkuat keterlibatan mahasiswa dalam membantu pemerintah desa menyelesaikan persoalan penataan profil desa. Kegiatan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari konsep KKN Berdampak bagi Masyarakat, sehingga ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada kehadiran mahasiswa, tetapi pada keluaran yang dapat dimanfaatkan desa.
“Kita ingin desa di Buru tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang paham data. Dari situlah kebijakan bisa lahir dengan benar,” tegas Loupatty.
Keluaran KKN Tematik yang disiapkan bersama antara lain publikasi data desa, pengembangan situs web desa, dan digitalisasi pelayanan masyarakat. Jika berjalan konsisten, hasil tersebut dapat membuat data desa tidak lagi sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen untuk menetapkan prioritas pembangunan secara lebih terukur.
Tantangan berikutnya ialah memastikan pelaksanaan survei dan pendataan oleh mahasiswa Unpatti menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dikumpulkan melalui KKN Tematik tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk menghasilkan berbagai luaran atau output yang mendukung kebutuhan pemerintah desa, termasuk penataan profil dan informasi desa. Dengan dukungan sistem yang telah tersedia di BPS serta koordinasi antara BPS, Unpatti, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perencanaan dan pembangunan desa.(BM31)
