Batam, 
| Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menghadiri Rapat Kerja Nasional Apkasi 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Indonesia, pada 18-20 Januari 2026.
Dalam forum nasional tersebut, Zulkarnain yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Apkasi melakukan pertemuan dengan Andi Amran Sulaiman guna membahas penguatan sektor pertanian daerah, khususnya di wilayah kepulauan.
Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya strategi pembangunan pertanian yang adaptif terhadap karakteristik geografis daerah kepulauan seperti Maluku Tengah. Menurut Zulkarnain, pengembangan sektor pertanian harus bertumpu pada kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari sistem kehidupan masyarakat setempat.
“Pengembangan pertanian di Maluku Tengah harus bertumpu pada kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal dan memiliki daya saing,” ujar Zulkarnain.
Ia menilai, pendekatan pembangunan pertanian yang berbasis pada kearifan lokal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Lebih lanjut, Zulkarnain mendorong Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar memberikan perhatian lebih terhadap daerah kepulauan melalui berbagai program strategis, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pendampingan teknologi tepat guna, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.
Rakernas Apkasi sendiri menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah kabupaten dari seluruh Indonesia dengan pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi pembangunan nasional. Agenda tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara kepala daerah dan kementerian teknis guna mendorong kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap lahirnya kebijakan pertanian nasional yang lebih responsif terhadap potensi dan tantangan daerah, khususnya wilayah kepulauan, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. (BM31-02)
