Ambon, 
| Persoalan pembangunan di kawasan Sungai Waitomu, Kota Ambon, tidak boleh dipelintir menjadi polemik politik, apalagi dikaitkan secara serampangan dengan wacana pencalonan Gubernur Maluku. Persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka penegakan regulasi, kewenangan institusi, dan tata kelola sumber daya air.
Sangat keliru apabila pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Mayjen TNI (Purn.) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, justru diarahkan menjadi bahan spekulasi politik. Urusan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh dikaburkan oleh kepentingan politik praktis.
Arnold Ritiauw merupakan putra Maluku yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian di institusi militer maupun pemerintahan. Pengalaman, kapasitas, dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya sebagai pejabat negara harus dinilai secara objektif berdasarkan kinerja dan pelaksanaan tugas, bukan melalui asumsi atau manuver opini politik.
Sebagai Dirjen SDA, Arnold menjalankan mandat institusional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangannya bukan untuk menyenangkan kelompok tertentu, mengakomodasi tekanan pihak tertentu, apalagi mengambil keputusan demi kepentingan politik. Tugas utamanya adalah memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan.
Perlu dipahami bahwa sungai bukan tanah kosong yang dapat dimanfaatkan sesuka hati. Kawasan sungai memiliki fungsi, batasan, dan ketentuan teknis yang wajib dihormati. Setiap pembangunan atau pemanfaatan kawasan tersebut harus memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, fungsi sungai, serta persyaratan perizinan atau persetujuan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Karena itu, apabila rencana pembangunan di kawasan Waitomu belum memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan hukum, tidak ada alasan bagi Dirjen SDA maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk mengabaikan aturan. Justru di sinilah tanggung jawab pejabat berwenang diuji: berani memastikan setiap proses berjalan sesuai koridor hukum, meskipun berhadapan dengan desakan atau kepentingan pihak tertentu.
Jangan membangun opini seolah-olah pejabat yang meminta kepatuhan terhadap regulasi sedang menghambat pembangunan. Cara pandang seperti itu keliru dan berbahaya. Pembangunan yang mengabaikan aturan bukanlah kemajuan, melainkan potensi masalah baru yang dapat berujung pada persoalan administrasi, lingkungan, hingga hukum.
Arnold juga tidak boleh didorong untuk mempertaruhkan integritas jabatannya demi memenuhi kepentingan sesaat. Seorang pejabat yang memiliki kewenangan dan memahami konsekuensi hukum justru wajib berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ketegasan menjaga aturan bukan bentuk permusuhan terhadap pembangunan, melainkan wujud tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.
Di sisi lain, dukungan terhadap pembangunan kawasan Mardika, termasuk penataan parkir dan pemberdayaan UMKM, merupakan kepentingan yang patut diperjuangkan. Masyarakat membutuhkan kawasan perdagangan yang tertata, ruang ekonomi yang produktif, serta fasilitas publik yang memadai. Namun, semua itu tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan fungsi dan ketentuan pengelolaan sungai.
Pembangunan dan penegakan regulasi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan. Jika terdapat desain teknis atau alternatif pemanfaatan kawasan Waitomu yang memungkinkan pembangunan tetap terlaksana tanpa melanggar ketentuan, maka solusi tersebut harus dibahas secara terbuka dan profesional.
Untuk itu, penyelesaian persoalan Waitomu membutuhkan koordinasi yang serius antara Kementerian Pekerjaan Umum, BWS Maluku, Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Kota Ambon, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog, kajian teknis, dan kepastian kewenangan, bukan dengan membangun tekanan melalui opini yang justru memperkeruh keadaan.
Hal yang jauh lebih penting untuk diluruskan adalah jangan mencampuradukkan jabatan Arnold Ritiauw sebagai Dirjen SDA dengan wacana pencalonan dirinya sebagai Gubernur Maluku. Keduanya merupakan ranah yang berbeda. Penegakan regulasi adalah kewajiban pemerintahan, sedangkan pencalonan gubernur merupakan proses politik yang memiliki mekanisme dan tahapan tersendiri.
Menghubungkan persoalan Waitomu dengan peluang politik Arnold tanpa dasar yang jelas hanya akan menggeser substansi persoalan. Publik akhirnya tidak lagi diajak memahami persoalan regulasi dan tata kelola sungai, tetapi justru diarahkan untuk memperdebatkan kepentingan politik seseorang.
Pers juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengkritik pejabat publik. Namun, kritik harus dibangun di atas fakta, data, argumentasi yang kuat, serta pemahaman terhadap kewenangan institusi. Kebebasan pers bukan alasan untuk mencampuradukkan persoalan kebijakan dengan penghakiman personal. Kritik yang tidak proporsional berpotensi membentuk opini publik yang menyesatkan dan menjauhkan masyarakat dari persoalan sebenarnya.
Maluku membutuhkan pembangunan yang nyata, tetapi Maluku juga membutuhkan pejabat yang berani menjaga aturan. Kita tidak boleh membiasakan pejabat negara tunduk pada tekanan hanya karena keputusan yang diambil tidak menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Jika setiap ketegasan terhadap regulasi selalu dicurigai sebagai manuver politik, maka tata kelola pemerintahan akan kehilangan wibawanya.
Keberanian seorang pejabat bukan diukur dari seberapa mudah ia mengakomodasi tuntutan, melainkan dari kemampuannya mempertahankan prinsip, menjalankan kewenangan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Sebab, jabatan publik bukan alat untuk melayani kepentingan sesaat, tetapi amanah yang harus dijalankan berdasarkan hukum.
CATATAN REDAKSI BM31NEWS.COM
Persoalan Waitomu adalah persoalan regulasi, kewenangan, dan tata kelola sumber daya air. Jangan menggesernya menjadi panggung spekulasi politik pencalonan Gubernur Maluku. Jangan pula membangun kesan bahwa pejabat yang menjalankan aturan adalah penghambat pembangunan.
Arnold Ritiauw tidak boleh diminta mengorbankan integritas jabatan demi kepentingan siapa pun. Jika pembangunan dapat dilakukan, laksanakan sesuai ketentuan. Jika persyaratannya belum terpenuhi, lengkapi terlebih dahulu. Tidak boleh ada pembangunan yang dipaksakan dengan mengabaikan hukum.
Dukung pembangunan, hormati kewenangan, jangan politisasi regulasi, dan tegakkan hukum tanpa pandang kepentingan!(BM31)
