Ambon, – Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Maluku digelar di Ambon, Sabtu (24/8/24) yang menghadirkan seluruh perwakilan dari 11 kabupaten/kota di Maluku.
Rapimprov KADIN Maluku merupakan agenda organisasi dalam rangka mengevaluasi dan mensinergikan semua kegiatan-kegiatan KADIN secara internal maupun secara eksternal.
Di samping acara Rapimprov juga diikuti dengan agenda pemilihan UMKM karena KADIN merupakan tempat bernaung para pengusaha, mengakomodir dan membina UMKM juga merupakan forum bisnis atau diskusi ekonomi dalam rangka memberikan pembobotan di bidang ekonomi terhadap perkembangan pembangunan di provinsi Maluku.
“Diharapkan dengan forum bisnis ini kita bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana investasi, bagaimana potensi provinsi Maluku sehingga kita tidak hanya berputar di proses-proses pembangunan yang sifatnya formal investasi pemerintah, tapi kita juga berharap investasi swasta juga yang masuk ke Maluku,” kata Ketua KADIN Maluku Sam Latuconsina.
Menurutnya, dengan masuknya investasi swasta ke Maluku tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan lapangan kerja, tapi per hari ini di sebagai bentuk sumbangsih dan bentuk eksistensi bahwa KADIN juga mau berbuat untuk kemajuan Provinsi Maluku.
Dikatakan, sesuai dengan UU No I tahun 1987, KADIN merupakan organisasi pengusaha yang harus bermitra strategi dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Namun dia mengaku selama hampir 5 tahun Pemerintah Daerah tidak respek terhadap dan seolah-olah tidak memberikan peluang kerjasama yang baik dengan KADIN Provinsi Maluku.
“Ya itu hak pemerintah provinsi Maluku. Tentu harapan kita kepemimpinan pemerintah ke depan itu lebih akomodatif, lebih bersinergi, membangun Maluku ini kan tidak bisa sendiri, pemerintah sendiri, gubernur sendiri, semua stakeholder harus dilibatkan.
Dirinya berharap, Rapimprov KADIN Maluku yang digelar merupakan momentum yang bagus di masa peralihan ini dari kepemimpinan Gubernur Murad-Barnabas Orno kemudian diisi oleh penjabat gubernur dan yang nanti bulan November akan ada pilkada, yang dianggap sebagai momentum kebangkitan baru bagi dunia usaha. (BM31-01)