Ambon, 
– Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 258 Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), maka dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Tugas-Tugas Teknis TPID, yang dilaksanakan pada Selasa (20/6/2023) bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang dihadiri oleh, FORKOPIMDA Provinsi Maluku, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya.
Basalamah menyampaikan, dengan dikeluarkannya SK Gubernur Maluku, maka diperlukan strategi dan Langkah-langkah penanganan, serta inovasi yang nanti akan memberikan dampak akselerasi terhadap pengendalian inflasi.
“Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memiliki neraca produksi yang komprehensif, yang di dalamnya berisikan faktor-faktor musim baik di tingkat onfarm yang berbasis pertanian, maupun perikanan dan OPD-OPD lain yang berbasis sektoral, hal ini diperlukan dalam rangka Early warning system” ujarnya.
Selain itu, Basalamah juga mengatakan, bahwa Tim TPID wajib memiliki Neraca Pangan yang up to date berdasarkan stok yang dimiliki day by day, mengingat setiap minggu dilakukan Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri.
“Untuk itu kita mohon inspektorat untuk juga melakukan asistensi terhadap OPD, karena hal ini adalah bagian dari Key Indicator Performace yang diperintahkan oleh Presiden dan diteruskan oleh Gubernur, untuk pengendalian inflasi. Dan saya harap Neraca Pangan bisa siap dalam waktu dekat sebagai landasan atau representasi data yang dimiliki dalam proses pengambilan kebijakan, karena kita mau melihat kondisi dalam satu atau dua bulan ke depan, yang tentunya berhubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal.” Ungkap Ketua TGPP.
Dirinya menegaskan, perlu pengawasan lebih insentif untuk turun ke lapangan dan perlu bekerjasama antar daerah sebagai bentuk intervensi yang sifatnya temporary system jika terjadi defisit.
“Selain itu manajemen supply chain menjadi penting, dan saya berharap Dinas Perhubungan bisa menjalankan tugas dengan baik, karena ada kebijakan pusat yang melakukan subsidi terhadap biaya transportasi dan dampak dari harga tiket.” Tegasnya.
Setelah itu, untuk Dinas Ketahanan Pangan, Basalamah mengharapkan agar segera dibuat dashboard sistem informasi yang berbasis digitalisasi, untuk memberikan informasi kepada publik agar bisa merespon kerja-kerja TPID dan Pemda, berdasarkan sistem informasi harga yang dipasang di pasar sebagai bentuk edukasi kepada konsumen dengan pilot project pada Pasar Mardika.
“Menyikapi cuaca ekstrem sesuai penyemapaian dari BMKG, maka harus ada antisipasi terhadap jalur transportasi, dan untuk biro ekonomi akan membuat surat edaran kepada Bupati Walikota untuk Langkah-langkah, penanganan komprehensif, bagaimana bila putusnya jalur logistik, dan cara mengatasinya. Saya berharap ada posko pengendalian cuaca ekstrem di Dinas Ketahanan Pangan dan wajib dilaporkan secara terus menerus.” Tegasnya.
