Saumlaki, 
| Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa, penguatan pengawasan pelayanan publik, serta hubungan kerja yang harmonis antara kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan serta Aset Desa di Aula Hotel Galaxi Saumlaki, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti ratusan kepala desa dan ketua BPD dari 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dalam arahannya, Jauwerissa menekankan bahwa pengelolaan anggaran dan aset desa harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel.
Menurut Jauwerissa, anggaran yang dialokasikan kepada desa merupakan amanat rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki kapasitas yang memadai agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Ia menilai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Bimtek menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Namun, pelatihan tersebut harus diikuti dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan sekadar memenuhi agenda kegiatan.
Selain pengelolaan anggaran, Bupati Kepulauan Tanimbar itu menyoroti hubungan kerja antara kepala desa dan BPD. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan maupun kepentingan internal tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kepala desa dan BPD merupakan mitra yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bukan atasan dan bawahan, serta bukan pula pesaing satu sama lain,” ujar Jauwerissa.
Ia meminta kepala desa dan BPD membangun komunikasi yang terbuka, menjaga koordinasi, serta mengutamakan kepentingan warga dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, hubungan kerja yang sehat diperlukan agar program pembangunan desa dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Jauwerissa juga mengingatkan aparatur desa agar memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Ia mengapresiasi pengabdian kepala desa dan anggota BPD sebagai unsur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Sorotan paling tegas dalam sambutannya menyangkut pelayanan pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan pengalaman kunjungan kerjanya dari desa ke desa, Jauwerissa mengaku masih menemukan persoalan ketidakhadiran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Ia juga menyoroti kurangnya laporan dari pemerintah desa mengenai kondisi tersebut.
Bupati meminta kepala desa tidak bersikap pasif terhadap persoalan pelayanan dasar. Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memantau kondisi di wilayah masing-masing dan menyampaikan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut kepada instansi berwenang.
“Saya meminta agar setiap kepala desa memperhatikan kehadiran guru dan tenaga kesehatan di wilayahnya. Jangan sampai ada anak-anak kita yang terlantar pendidikannya hanya karena guru tidak hadir menjalankan tugas selama berbulan-bulan,” tegasnya.
Jauwerissa menambahkan, persoalan pendidikan yang terus diabaikan akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja kepala desa. Ia menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah desa tidak berhenti pada administrasi dan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap akses masyarakat atas pelayanan dasar.
“Saya tegaskan kembali, apabila persoalan pendidikan ini terus diabaikan dan tidak menjadi perhatian serius, maka hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi para kepala desa, termasuk dalam mempertimbangkan kelanjutan kepemimpinan mereka,” cetus Bupati Jauwerissa.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa evaluasi kinerja pemerintah desa juga perlu mempertimbangkan kepedulian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Meski demikian, penilaian maupun tindak lanjut terhadap persoalan ketidakhadiran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tetap perlu didasarkan pada verifikasi serta mekanisme yang berlaku.
Menutup sambutannya, Jauwerissa berharap Bimtek tata kelola keuangan dan aset desa menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengajak seluruh kepala desa dan BPD memperkuat transparansi, menjaga kemitraan, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik demi mendukung pembangunan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.(BM31-ANDI)
