Ambon, 
| Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Maluku mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di tengah isu kelangkaan yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Ambon, Rabu (1/4/2026). Permintaan ini disampaikan menyusul pertemuan GAMKI dengan Manajer Integrated Pertamina Terminal Wayame sehari sebelumnya, di tengah meningkatnya kepanikan publik yang diduga dipicu oleh penyebaran informasi tidak akurat terkait ketersediaan dan harga BBM.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) di ruang kerja Manajer Integrated Terminal Wayame tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw, dan Sekretaris DPD GAMKI Maluku, Fransina Latumahina. Agenda utama diskusi menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di SPBU yang terjadi selama dua hari terakhir, serta lonjakan permintaan BBM yang tidak sebanding dengan kondisi stok yang tersedia.
Berdasarkan hasil pertemuan, GAMKI menilai bahwa kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat tidak sepenuhnya disebabkan oleh gangguan distribusi, melainkan lebih dipicu oleh fenomena panic buying akibat kekhawatiran masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM dan dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
“Isu kelangkaan BBM serta isu akan naiknya harga minyak berdampak langsung pada mobilitas warga, termasuk sektor ekonomi dan pelayanan publik,” kata Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw.
Samuel menegaskan, di tengah situasi tersebut, pihaknya mencurigai adanya praktik tidak wajar yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari kepanikan masyarakat. Oleh karena itu, GAMKI secara resmi meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan.
“Kami minta juga kepada Polda Maluku untuk melakukan penyelidikan terkait kelangkaan ini. Diduga ada oknum yang mencoba bermain melakukan penimbunan minyak untuk antisipasi kenaikan,” kata Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw.
Menurutnya, dugaan tersebut beralasan mengingat pihak Pertamina telah memastikan bahwa stok BBM di Terminal Wayame dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan wilayah Maluku hingga Papua. Namun demikian, antrean panjang di SPBU masih terus terjadi, yang mengindikasikan adanya potensi gangguan di tingkat distribusi atau praktik penimbunan oleh pihak tertentu.
GAMKI juga menyoroti maraknya penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait rencana kenaikan harga BBM, yang dinilai telah memperkeruh situasi di tengah masyarakat. Informasi tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penimbunan BBM dalam jumlah besar, dengan tujuan menjual kembali dengan harga lebih tinggi.
“Kami siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif untuk memastikan distribusi BBM ini tidak disalahgunakan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw.
Dari sisi penyedia, pihak Pertamina melalui Manajer Integrated Terminal Wayame menegaskan bahwa tidak terdapat kelangkaan BBM di wilayah Maluku. Stok dinyatakan aman, dan distribusi terus berjalan dengan penguatan sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan.
“Tidak ada kelangkaan BBM di Maluku dan tidak ada kaitannya dengan konflik di Timur Tengah terhadap ketersediaan BBM di wilayah ini,” kata Manajer Integrated Pertamina Terminal Wayame, Novi Prasetyo.
Ia juga memastikan bahwa langkah percepatan distribusi terus dilakukan guna mengurai antrean di SPBU.
“Distribusi terus kami percepat dengan menambah frekuensi pengiriman ke SPBU, serta memperketat pengawasan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran,” kata Manajer Integrated Pertamina Terminal Wayame, Novi Prasetyo.
Secara situasional, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara persepsi publik dan realitas ketersediaan BBM. Ketika stok dinyatakan aman oleh pihak resmi, namun antrean tetap terjadi, maka faktor psikologis masyarakat dan potensi penyimpangan distribusi menjadi variabel penting yang harus segera ditangani.
GAMKI menilai, jika distribusi telah berjalan normal namun antrean tidak kunjung terurai, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak untuk mengungkap dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM. Selain itu, pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai krusial untuk mencegah spekulasi dan menjaga stabilitas distribusi energi di wilayah Maluku.
Hingga saat ini, antrean panjang masih terlihat di sejumlah SPBU di Kota Ambon. Namun, dengan langkah percepatan distribusi serta imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan, kondisi diharapkan dapat berangsur normal dalam beberapa hari ke depan. (BM31-JP)
