BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News

BM31News

Fraksi Golkar Minta Pemda Maluku Agendakan Pemindahan Ibukota Provinsi Maluku ke Pulau Seram

Ambon, BM31News.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk tetap mengagendakan pemindahan ibu kota provinsi Maluku ke Makariki, Pulau Seram.

Atensi tersebut disampaikan oleh Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun 2022 yang berlangsung Kamis (03/08/2023) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku.

BM31News

Juru Bicara Fraksi Golkar Anos Yermias dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi Golkar menyebutkan bahwa Fraksi Golkar di DPRD Maluku adalah salah satu fraksi utuh yang memiliki konstituen di masyarakat luas sehingga tetap berkomitmen sesuai dengan harapan dari konstituen di seluruh pelosok Maluku.

Baca Juga:  Kapressy Minta Bawaslu Malteng Tindaklanjuti dan Proses Hukum PPK Amahai

Seiring dengan komitmen tersebut, Fraksi Golkar akan selalu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat berhak menerima informasi tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang berpengaruh terhadap aspek pembangunan di daerah Maluku.

Fraksi Golkar berpendapat bahwa salah satu aspek pembangunan infrastruktur yang harus diagendakan oleh pemerintah provinsi Maluku adalah pada ibu kota Provinsi Maluku yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya.

BM31News

Fraksi Golkar menilai bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam berbagai aspek seperti aspek pembangunan daerah, tranparansi, kordinasi dan juga sinergitas antar lembaga.

Golkar juga menyoroti penurunan pendapatan daerah yang berimbas pada defisit anggaran pada tahun anggaran 2022 sehingga pemerintah daerah harus meninggalkan beban utang dalam APBD Maluku 2022 maupun APBD tahun-tahun selanjutnya sehingga alokasi anggaran untuk belanja publik harus dikurangi karena harus membayar utang daerah.

Baca Juga:  Gubernur Maluku Lantik Sahubawa jadi Pj Bupati Malteng Gantikan Marasabessy

Sorotan fraksi Golkar juga ditujukan pada persoalan pengelolaan infrastruktur yang dinilai dapat menghambat pembangunan daerah dan tidak dikelola dengan baik.

BM31News

Selain itu, potensi ekonomi daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga mempengaruhi lambatnya peningkatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan serta pengangkatan pejabat daerah di daerah yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang. (BM31)

BM31News BM31News
banner 1080x1921
error: Konten Dilindungi !