Ambon, 
| Universitas Pattimura bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu” di Aula Rektorat Universitas Pattimura, Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan melibatkan berbagai pihak dari unsur akademisi, penyelenggara pemilu, dan tenaga ahli Bawaslu RI.
FGD ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem, mekanisme, dan struktur organisasi pengawas pemilu dalam menjalankan fungsi kelembagaan sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, forum ini menjadi ajang identifikasi atas beragam kendala yang dihadapi di tingkat kelembagaan, sumber daya manusia, hingga pelaksanaan teknis di lapangan, sekaligus menyerap masukan strategis guna memperkuat pengawasan pemilu di masa mendatang.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat, dan Alumni Universitas Pattimura, Nur Aida Kubangun menegaskan bahwa forum evaluasi semacam ini memiliki nilai penting dalam proses refleksi dan pembenahan tata kelola pengawasan pemilu di daerah.
“Forum ini penting untuk meninjau kembali tata kelola data dan mencermati berbagai kendala yang masih dihadapi, khususnya di Provinsi Maluku. Universitas Pattimura sebagai lembaga akademis tertua di Maluku memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam memperkuat demokrasi di daerah,” kata Kubangun.
Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti FGD ini diharapkan tidak berhenti pada satu momentum, melainkan berkelanjutan sebagai wujud sinergi antara dunia akademik dan penyelenggara pemilu dalam meningkatkan tata kelola demokrasi yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum evaluasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu secara nasional, terutama dalam menghadapi dinamika demokrasi dan tantangan pemilu serentak mendatang.
“Forum ini menjadi momen penting bagi Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat tata kelola kelembagaan pengawasan pemilu. Kehadiran akademisi memberikan perspektif objektif yang sangat dibutuhkan dalam proses evaluasi ini,” kata Subair.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Bawaslu dan lembaga pendidikan tinggi merupakan bentuk kolaborasi strategis yang dapat melahirkan gagasan inovatif bagi peningkatan kualitas demokrasi.
“Kami berharap masukan dari forum ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kelembagaan ke depan, terutama untuk memperkuat integritas dan profesionalitas jajaran pengawas pemilu di Maluku,” tambah Subair.
FGD yang dihadiri oleh pimpinan Bawaslu RI, tenaga ahli SDMOD Bawaslu RI, serta sejumlah akademisi dan praktisi politik ini juga menandai penyerahan simbolik Buku dan Pohon Integritas dari pimpinan Bawaslu RI kepada pimpinan Universitas Pattimura. Simbol tersebut menggambarkan komitmen bersama dalam meneguhkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengawasan pemilu.
Selain itu, forum ini juga menghadirkan para narasumber nasional, antara lain Radiansyam, Fajar Nursahid, Revency Vania Rugebert, dan Jefri Adriansyah, yang membahas isu-isu strategis seputar penguatan kelembagaan, tata kelola sumber daya manusia, serta digitalisasi pengawasan pemilu.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan penegasan komitmen kerja sama antara Universitas Pattimura dan Bawaslu Provinsi Maluku. Baik pihak kampus maupun Bawaslu menyatakan keinginan untuk menjadikan forum serupa sebagai agenda rutin, guna memastikan keberlanjutan sinergi antara lembaga akademik dan penyelenggara pemilu dalam memperkuat demokrasi di Indonesia Timur.
FGD ini tidak hanya menjadi ajang diskusi ilmiah, tetapi juga manifestasi nyata dari kolaborasi antarlembaga yang memiliki kepedulian terhadap tata kelola pemilu yang lebih berintegritas dan profesional. (BM31)
