Ambon, 
– Pemerintah Provinsi Maluku mempertegas komitmennya dalam mengakselerasi pelayanan publik berbasis digital. Dalam pertemuan strategis yang digelar pada Jumat (2/5/2025) di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Gubernur Hendrik Lewerissa berdiskusi langsung dengan perwakilan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT. Telkom Indonesia Witel Maluku.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, menandakan sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital di wilayah kepulauan ini.
Pihak Telkomsel memaparkan sejumlah program digital unggulan yang ditawarkan, seperti Digitalisasi Sistem Informasi Daerah, Paket Internet khusus ASN, Akses Jaringan Internet Desa, hingga Digitalisasi Sekolah dan Koperasi. Selain itu, mereka juga mengusung konsep Telco Insight untuk mendukung pengambilan kebijakan provinsi berbasis data.
“Kami membawa solusi digital untuk mendukung percepatan pelayanan publik di daerah, termasuk akses internet untuk sekolah, BUMDes, dan desa-desa,” ujar perwakilan Telkomsel.
Gubernur Hendrik Lewerissa menyambut baik inisiatif tersebut, namun menekankan bahwa pemerataan akses masih menjadi tantangan utama di wilayah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau.
“Di era digitalisasi seperti sekarang, sekolah-sekolah di Maluku harus bisa mengakses internet dengan mudah agar tidak tertinggal,” tegas Gubernur Hendrik Lewerissa.
Namun, ia juga menyoroti masih adanya wilayah blankspot atau tidak terjangkau sinyal, yang menjadi penghambat utama dalam penerapan digitalisasi di berbagai sektor.
“Fakta bahwa masih ada daerah yang belum mendapatkan layanan Telkomsel secara merata menjadi perhatian serius kami,” ujar Gubernur Lewerissa dalam pertemuan tersebut.
Ia pun berharap BUMN seperti Telkom Indonesia dan Telkomsel dapat berperan lebih aktif sebagai agen pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya minta kehadiran Telkomsel dan Telkom Indonesia di Maluku bukan hanya sebatas bisnis, tapi juga sebagai mitra pembangunan yang menyentuh masyarakat paling bawah,” tambahnya.
Menurutnya, CSR harus diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital di sekolah-sekolah dan desa-desa terpencil agar seluruh masyarakat Maluku dapat menikmati layanan digital secara adil dan merata.
Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan publik berbasis digital, seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat akan konektivitas yang inklusif.
Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kolaborasi dalam menyukseskan program digitalisasi, seraya meminta agar pertemuan lanjutan segera dijadwalkan dengan roadmap yang lebih konkret. (BM31-JP)
