Ambon, 
– Produksi sopi merupakan salah satu aktivitas ekonomi penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Sopi adalah minuman tradisional yang dihasilkan melalui proses fermentasi air nira atau gula aren. Di balik dampak negatif yang sering dikaitkan dengan konsumsi sopi, terdapat pula dampak positif yang signifikan bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Maluku.
Berikut ini sejumlah pokok pikiran yang menjadi landasan rekomendatif DPD GAMKI Maluku:
Sopi sebagai Warisan Budaya
Sopi merupakan salah satu warisan budaya tak benda asal Provinsi Maluku yang telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengakuan ini dituangkan dalam Sertifikat Nomor: 63394/MPK.E/KB/2016 tertanggal 27 Oktober 2016.
Sopi dalam Konteks Sosial dan Keagamaan
Sopi adalah hasil cipta masyarakat Maluku sejak zaman dahulu dan hingga kini terus dipertahankan sebagai bagian dari tradisi. Dalam kehidupan masyarakat, sopi berperan penting dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.
Sopi dalam Pranata Adat
Sopi tidak dapat dipisahkan dari pranata adat sebagian masyarakat Maluku. Ia menjadi simbol pengikat dalam sumpah dan janji adat yang disepakati oleh berbagai kelompok masyarakat adat.
Sopi sebagai Sumber Mata Pencaharian
Dalam perkembangannya, ribuan masyarakat Maluku yang tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Buru, dan Buru Selatan menggantungkan hidup mereka pada usaha produksi sopi secara individu.
Sopi dan Kontribusi terhadap Peningkatan Ekonomi dan Pendidikan
Pertumbuhan dan perbaikan ekonomi masyarakat penghasil sopi menunjukkan tren yang positif. Banyak anak dari keluarga “tukang tipar sopi” yang berhasil menempuh pendidikan tinggi hingga menjadi profesor, doktor, magister, sarjana, serta meniti karier sebagai anggota TNI, Polri, PNS, dan pengusaha.
Dampak Negatif Konsumsi Sopi
Di sisi lain, konsumsi sopi yang berlebihan telah membawa dampak negatif, antara lain meningkatnya tingkat kekerasan antar individu maupun kelompok, konflik sosial, serta penurunan etika dan moral generasi muda Maluku.
Perlunya Pengelolaan dan Pengendalian
Untuk mengatasi berbagai dampak negatif tersebut, mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sopi sebagai warisan budaya harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, agar nilai budaya dan ekonomi yang terkandung di dalamnya dapat dikelola secara bijak.
Rekomendasi DPD GAMKI Maluku
Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, DPD GAMKI Maluku mengajukan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:
- Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai peredaran sopi di wilayahnya.
- Produksi sopi oleh masyarakat harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- Setiap rumah produksi sopi harus terdaftar secara resmi di pemerintah daerah dan diketahui oleh pihak kepolisian.
- Pemerintah daerah harus menetapkan standarisasi terhadap alat produksi serta kualitas sopi yang dihasilkan, termasuk produk-produk turunannya.
- Pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkewajiban membeli hasil produksi sopi masyarakat untuk diolah menjadi berbagai produk turunan berbahan dasar sopi.
- Pemerintah daerah perlu menetapkan standar harga dan mekanisme pemasaran bagi produk-produk turunan sopi dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi terbuka dan menyeluruh mengenai regulasi serta prosedur perizinan produksi sopi kepada masyarakat.
- Jika terdapat masyarakat yang memproduksi sopi tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas sebagai wujud ketaatan terhadap hukum dan upaya perlindungan masyarakat secara luas. (BM31)
