Masohi, 
| Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik, terutama di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan akses, serta kebutuhan dasar masyarakat yang beragam. Langkah tersebut ditempuh Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir melalui kunjungan kerja ke empat instansi teknis di Maluku, Senin (10/8/2026).
Kunjungan tersebut mencakup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, serta Balai Wilayah Sungai Maluku. Pemerintah daerah membawa sejumlah kebutuhan strategis mulai dari pelayanan keimigrasian, hunian layak, sanitasi, air bersih, hingga irigasi dan perlindungan infrastruktur.
Pada sektor pelayanan publik, Pemkab Maluku Tengah mendorong penguatan layanan keimigrasian yang menyesuaikan karakteristik daerah kepulauan. Mobilitas masyarakat, aktivitas pariwisata, investasi, dan konektivitas antarwilayah menjadi bagian dari pembahasan. Kepulauan Banda menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena perkembangan aktivitas masyarakat dan ekonomi di wilayah tersebut.
Di bidang perumahan, kebutuhan hunian layak menjadi salah satu agenda utama. Maluku Tengah memperoleh alokasi 1.612 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026, yang tersebar di sejumlah kecamatan. Untuk 2027, pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan 1.059 unit. Data alokasi 1.612 unit tersebut juga dikonfirmasi dalam pemberitaan ANTARA berdasarkan keterangan Gubernur Maluku pada Agustus 2026.
Pembahasan dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku turut menyentuh kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Di antaranya dukungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat, pembangunan reservoir dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta penguatan program Pamsimas dan Sanimas. Pemerintah daerah juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur dasar dalam menghadapi potensi tekanan iklim dan kekeringan.
Kebutuhan air bersih menjadi persoalan penting bagi sejumlah pulau. Untuk Kepulauan Banda, Pemkab Maluku Tengah mendorong penguatan sumber air di Banda Besar. Pada 2027, direncanakan dukungan pembangunan sumur bor di Banda Neira dan Banda Besar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air masyarakat. Sementara untuk Pulau Rhun dan Pulau Ay, agenda yang disiapkan mencakup pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), jaringan tersier, serta program Water Security for Small Island Development melalui pembangunan ABSAH.
Di sektor sumber daya air, sejumlah usulan Pemkab Maluku Tengah telah mendapat tindak lanjut pada 2026. Program tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi di Seram Utara Seti dan Seram Utara Kobi, JIAT di Amahai dan Teon Nila Serua, serta penanganan talud di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru. Kebutuhan infrastruktur di kawasan Pelabuhan dan Pasar Banda juga masuk dalam pembahasan bersama Balai Wilayah Sungai Maluku.
“Yang ingin dibangun adalah koordinasi yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi dan memastikan program yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat.
Rahmat mengatakan karakteristik geografis Maluku Tengah membuat pembangunan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam. Ketersediaan air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, pelayanan publik, dan konektivitas harus dipandang sebagai kebutuhan yang saling berkaitan. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis menghasilkan program yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, pelayanan publik, hingga konektivitas merupakan bagian yang saling berkaitan. Karena itu, Pemkab Maluku Tengah terus membangun kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,” jelas Rahmat.
Rangkaian koordinasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Maluku Tengah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga bagaimana program pemerintah dapat menjangkau wilayah daratan dan pulau-pulau secara efektif. Selanjutnya, realisasi program, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keberlanjutan pembangunan menjadi bagian penting yang perlu dipantau bersama oleh pemerintah dan masyarakat.(BM31-02)
