Ambon, 
| Universitas Pattimura bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Perwakilan Maluku dan Balai Diklat Keuangan Makassar menggelar kegiatan Literasi Keuangan Negara: Peran APBN dalam Menunjang Pendidikan Tinggi pada Selasa (2/12/2025), di Aula Rektorat Universitas Pattimura, Ambon. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai struktur, fungsi, dan peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal pemerintah dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan RI, pejabat teknis di lingkungan Kemenkeu Maluku, dosen, serta mahasiswa Universitas Pattimura. Agenda ini menjadi bagian dari upaya sistematis membangun literasi fiskal di kalangan akademisi agar mampu memahami kebijakan negara secara komprehensif dan kritis.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pattimura menegaskan bahwa dinamika dan tantangan pendidikan tinggi saat ini menuntut penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan media. Di Universitas Pattimura, pendekatan tersebut diperluas dengan keterlibatan aktif alumni serta penguatan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan fiskal negara, termasuk APBN.
“Perkembangan perguruan tinggi saat ini tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat, serta pemahaman yang utuh terhadap kebijakan dan struktur fiskal negara, khususnya APBN, sebagai fondasi pendanaan pendidikan tinggi,” kata Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy.
Rektor juga memaparkan kondisi aktual pendapatan Universitas Pattimura, terutama tantangan dalam optimalisasi pendapatan non-Badan Layanan Umum (non-BLU). Ia menekankan bahwa universitas terus berupaya meningkatkan kontribusi unit-unit bisnis dan pendapatan akademik maupun non-akademik guna mencapai struktur pendanaan yang lebih ideal dan berkelanjutan.
Menurutnya, mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama perlu memiliki pemahaman yang benar dan menyeluruh mengenai APBN, termasuk bentuk dukungan fiskal pemerintah terhadap pendidikan tinggi. Perspektif tersebut dinilai penting agar sivitas akademika memahami secara objektif relasi antara kebijakan keuangan negara dan pengembangan institusi pendidikan.
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Kementerian Keuangan RI di Maluku, Rohmat Wahyudi, yang juga menjabat sebagai Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar, menekankan peran strategis sivitas akademika dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendorong perubahan sosial, inovasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Mahasiswa dan akademisi adalah calon pemimpin masa depan. Mereka harus dibekali literasi fiskal yang memadai agar mampu memahami APBN dan kebijakan fiskal negara secara utuh,” kata Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar, Rohmat Wahyudi.
Rohmat menjelaskan bahwa pemahaman APBN tidak sebatas pada aspek alokasi belanja negara, tetapi juga mencakup dampak kebijakan fiskal terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan tinggi. Dengan literasi fiskal yang baik, mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi secara kritis dalam diskursus publik dan mengevaluasi kebijakan negara berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, serta prinsip keadilan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan literasi keuangan negara ini bertujuan membangun kesadaran dan kapasitas sivitas akademika Universitas Pattimura dalam memahami mekanisme APBN sebagai instrumen fiskal. Materi yang disampaikan mencakup skema pembiayaan pendidikan tinggi, mulai dari alokasi belanja negara, dukungan infrastruktur, pendanaan operasional, hingga kebijakan Bantuan Pendanaan Pendidikan.
Mengakhiri sambutannya, Rohmat menyampaikan harapan agar kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi fondasi kerja sama berkelanjutan antara Kementerian Keuangan dan Universitas Pattimura dalam memperkuat kapasitas akademik serta literasi fiskal mahasiswa di Maluku.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pertukaran plakat, sesi foto bersama, serta pemaparan materi oleh sejumlah narasumber dari lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain Kepala KPKNL Ambon Catur Sekmono, Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJP Provinsi Maluku Nugroho Prihantoro, serta Dosen dan Local Expert Kemenkeu Maluku, Maryam Sangadji. Materi-materi tersebut memperkaya perspektif peserta mengenai pengelolaan keuangan negara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan tinggi yang berkelanjutan. (BM31)
