Ambon, 
– Pemerintah melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai strategi utama percepatan pembangunan manusia berbasis keluarga. Langkah ini ditegaskan dalam kegiatan Orientasi Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025 yang digelar di Golden Palace Hotel, Ambon pada Rabu (30/7/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, yang menegaskan bahwa penguatan Kampung KB merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB.
“Kampung KB adalah miniatur pembangunan nasional. Di situ tergambar sinergi lintas sektor untuk mendukung pembangunan keluarga di tingkat akar rumput,” kata dr. Mauliwaty Bulo.
Berdasarkan data terakhir, pembentukan Kampung KB di Provinsi Maluku baru mencapai 82 persen hingga akhir 2024. Angka ini dianggap masih jauh dari target nasional dan perlu percepatan melalui kolaborasi berbagai pihak di tingkat daerah.
Meski secara nasional telah terbentuk 24.538 Kampung KB dengan kategori mandiri dan berkelanjutan, dr. Mauliwaty menggarisbawahi persoalan krusial yaitu rendahnya tingkat pelaporan. Padahal, pelaporan merupakan indikator utama dalam mengukur efektivitas dan keberlanjutan program.
“Pelaporan menjadi bagian terpenting yang harus menjadi perhatian pengelola Kampung Keluarga Berkualitas. Tanpa pelaporan, capaian yang sudah ada tidak bisa terukur dengan baik,” ujarnya dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa ke depan, klasifikasi Kampung KB ditargetkan meningkat lima persen setiap tahun hingga 2029, agar 55 persen desa/kelurahan dapat mencapai status mandiri dan/atau berkelanjutan. Hal ini harus diiringi oleh penguatan peran Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB dan optimalisasi Tim Koordinasi lintas sektor di pemerintah daerah.
Dalam arahannya, dr. Mauliwaty juga menyinggung transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024. Perubahan nomenklatur ini menandai penajaman fokus kebijakan yang menyasar pembangunan manusia berbasis keluarga.
“Dengan transformasi kelembagaan ini, Kampung KB diharapkan menjadi miniatur kebijakan nasional. Kita harus menjawab tantangan pembangunan keluarga dengan mengintegrasikan program dan menyelaraskan penggerakan di lapangan,” tegas Kepala Perwakilan.
Dalam konteks implementasi teknis, dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) juga diinstruksikan untuk dimanfaatkan secara optimal. Fokus utamanya adalah pelatihan Pokja, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), hingga penguatan pelaporan melalui sistem daring resmi Kampung KB.
Kegiatan orientasi tersebut turut melibatkan sejumlah pihak penting, di antaranya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon, Juliana Welhelmina Patty serta para penyuluh KB, petugas lapangan, P3K, hingga lembaga pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon menerima penghargaan sebagai Juara 2 Regional 3 dalam ajang Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbaik tahun 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan kepada Kepala Sekolah, Donald Wolter Dias.
“Kami bangga atas pencapaian ini. Pendidikan kependudukan harus dimulai sejak usia sekolah, dan ini bentuk komitmen kami dalam membentuk generasi yang sadar akan pentingnya pembangunan keluarga,” kata Donald Wolter Dias.
Penguatan Kampung KB bukan sekadar program sektoral, tetapi bagian dari desain besar pembangunan manusia yang terukur dan berkelanjutan. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi pedoman utama dalam merumuskan arah kebijakan dan implementasi hingga ke level desa.
Orientasi ini diharapkan menghasilkan output yang konkret, berupa peningkatan kapasitas pengelola Kampung KB, penguatan koordinasi, serta keberanian dalam melakukan inovasi berbasis data dan kebutuhan lokal.
“Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar dan menjadi bekal bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap program pembangunan keluarga yang berkualitas dan berketahanan,” tandas dr. Mauliwaty dalam penutupan kegiatan. (BM31)
