Ambon, 
| Upaya pemerintah mengatasi krisis air bersih yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, memasuki tahap penting. Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku melalui Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) melaksanakan monitoring ketersediaan air tanah sebagai dasar penyediaan air baku bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memastikan sumber air yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih.
Selama bertahun-tahun, keterbatasan akses air bersih menjadi persoalan utama bagi warga Latuhalat, terutama saat musim kemarau. Sebagian masyarakat harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Monitoring yang dilakukan BWS Maluku bertujuan memastikan potensi air tanah yang tersedia sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku secara berkelanjutan. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air tanah agar pelayanan air bersih dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal dan tepat sasaran.
Perubahan mulai dirasakan oleh sebagian warga setelah program penyediaan air baku dijalankan. Kehadiran pemerintah melalui langkah teknis tersebut dinilai memberi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini hidup dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar berupa air bersih.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, dan terima kasih juga kepada Dirjen Sumber Daya Air, Bapak Arnold Ritiauw. Terutama kepada BWS Maluku yang telah memperhatikan kebutuhan masyarakat Latuhalat,” kata warga Desa Latuhalat, Renny Lekatompessy.
Renny mengatakan, warga selama bertahun-tahun harus memikul air dari lokasi yang cukup jauh sebelum program penyediaan air baku mulai berjalan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat hingga akhirnya pemerintah menghadirkan solusi melalui program BWS Maluku.
“Katong orang Latuhalat su dapat air. Dulu katong pikul air paling jauh. BWS datang langsung katong dapat air,” kata Renny Lekatompessy.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Ruslan Malik, menjelaskan bahwa monitoring ketersediaan air tanah merupakan bagian dari komitmen BWS Maluku untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air baku bagi masyarakat. Menurutnya, identifikasi potensi air tanah menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan data lapangan sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Monitoring ketersediaan air tanah untuk air baku Desa Latuhalat juga menjadi aksi nyata dari moto BWS Maluku, yaitu Cari, Temukan, Eksekusi,” kata Kepala BWS Maluku, Ruslan Malik.
Ruslan menegaskan, BWS Maluku akan terus mengembangkan pendekatan serupa di berbagai wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih. Melalui pemetaan potensi sumber daya air dan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, pemerintah berharap pelayanan air baku dapat semakin merata serta meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi musim kemarau. Bagi warga Latuhalat, monitoring ini bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan menjadi titik awal penyelesaian persoalan air bersih yang telah mereka hadapi selama puluhan tahun.(BM31)
