Catatan Redaksi
Kariu, 
| Tiga tahun telah berlalu sejak konflik kemanusiaan mengguncang Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Namun hingga akhir Oktober 2025, ratusan warga penyintas, termasuk anak-anak, masih bertahan di dalam tenda darurat berlantai tanah. Dari total 257 rumah yang dijanjikan untuk dibangun pascakonflik, baru 50 unit yang rampung. Sementara 207 rumah lainnya masih belum tersentuh pembangunan.
Situasi ini terungkap melalui kunjungan sosial yang dilakukan Pendeta Eklin Amtor de Fretes dan Dodi, pada penghujung Oktober 2025. Dalam kunjungan tersebut, Pendeta Eklin membawa bantuan mainan serta melakukan terapi psikososial bagi anak-anak penyintas yang masih berjuang melawan trauma akibat konflik masa lalu.
“Kami membawa mainan untuk dibagikan. Lalu dengan terapi cerita dan terapi bermain, kami melakukan psikososial bagi ratusan adik di Kariu. Tidak sedikit adik yang trauma sebab harus mengungsi di hutan kala konflik dulu,” kata Eklin Amtor de Fretes melalui unggahan di akun Facebook pribadinya.
Kariu adalah cermin dari luka panjang yang belum sepenuhnya terobati. Konflik sosial yang terjadi pada 2022 meninggalkan jejak mendalam bagi masyarakatnya. Tenda-tenda darurat yang dulu dipasang sebagai solusi sementara, kini telah menjadi tempat tinggal permanen bagi sebagian besar penyintas. Kondisi tenda-tenda itu kini mulai rusak, bocor, dan tidak layak huni.
Anak-anak, yang seharusnya menikmati masa tumbuh kembang dengan riang, justru tumbuh di tengah ketidakpastian dan trauma. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga rasa aman dan kenangan masa kecil yang semestinya hangat.
“Banyak adik yang rindu keadaan rumah mereka waktu dulu. Sebab memang tiga tahun konflik berlalu, namun hanya 50 rumah yang baru dibangun. 207 rumah lainnya sampai saat ini tidak ada kabar. Adik-adik di Kariu masih tinggal di dalam tenda-tenda, bahkan ada juga yang sudah bocor-bocor,” lanjut Eklin dalam narasinya yang menyayat hati.
Kondisi sosial di Kariu kini tak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga psikis. Trauma kolektif masih terasa di hampir setiap keluarga. Anak-anak yang pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan kini menghadapi gangguan kecemasan, sulit tidur, dan ketakutan berlebih. Upaya pemulihan trauma menjadi salah satu fokus utama kegiatan sosial yang dilakukan oleh Eklin dan rekan-rekannya.
Namun masalah tidak berhenti di situ. Curah hujan yang tinggi belakangan ini menambah penderitaan para penyintas. Banyak di antara mereka, terutama anak-anak dan lansia, mengalami penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat.
Pertanyaan besar yang muncul adalah: mengapa pembangunan rumah bagi penyintas berjalan sangat lambat? Pemerintah daerah dan pusat sebenarnya telah menetapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik sejak 2022, namun pelaksanaannya tampak tersendat tanpa kejelasan.
Minimnya koordinasi antara lembaga pelaksana, tumpang tindih data penerima bantuan, serta keterbatasan anggaran sering dijadikan alasan klasik. Namun bagi warga Kariu, alasan itu tak mampu menutupi kenyataan pahit bahwa mereka masih tinggal di tenda darurat tiga tahun setelah konflik mereda. Di sisi lain, perhatian publik terhadap isu Kariu perlahan meredup. Minimnya pemberitaan dan advokasi membuat penderitaan para penyintas seolah “terkubur” oleh isu-isu nasional lainnya. Padahal, Kariu adalah bagian dari Indonesia dan pemulihan mereka adalah tanggung jawab negara.
Kisah Kariu bukan sekadar catatan statistik konflik, tetapi panggilan nurani bagi bangsa ini. Di tengah derasnya pembangunan nasional, ada anak-anak yang masih menggigil di bawah tenda bocor, menanti rumah mereka yang tak kunjung selesai.
“Tenda-tenda itu seperti tangan Tuhan yang selalu memeluk dan melindungi adik-adik di Kariu bersama segala trauma yang mereka alami,” tulis Eklin penuh haru.
Ungkapan itu menggambarkan betapa ketahanan masyarakat Kariu lahir bukan dari dukungan kebijakan, melainkan dari keteguhan iman dan solidaritas sesama.
Kini, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar belas kasihan, melainkan komitmen nyata dari pemerintah dan semua pihak yang berwenang untuk mempercepat proses rekonstruksi dan memberikan dukungan psikososial berkelanjutan. Sebab, konflik mungkin telah usai, tetapi luka sosial di Kariu belum benar-benar sembuh. (Red)
