Ambon, 
– Ketegangan terjadi dalam rapat terbatas Komisi III DPRD Maluku dengan mitra strategis pada Senin (28/4/2025), menyusul kekecewaan sejumlah anggota dewan atas minimnya transparansi dari pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait proyek-proyek yang dibiayai dari APBD dan APBN.
Sidang tertutup yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, menjadi ajang evaluasi sekaligus kritik terhadap pelaksanaan pengawasan tahap pertama yang dinilai tidak maksimal.
“Saat pengawasan pertama kemarin, ada beberapa titik proyek yang gagal diawasi karena mis komunikasi soal pendamping,” ujar Ketua Komisi III DPRD Maluku, Javet Djemy Pattiselanno.
Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi dan transparansi dari pihak mitra agar pelaksanaan pengawasan tahap kedua berjalan lancar dan menyentuh semua proyek strategis.
“Kalau koordinasi ini masih tidak jelas, kita akan terus hadapi kendala di lapangan,” tegas Pattiselanno.
Menurutnya, para mitra seperti BPJN, BWS, dan Dinas PU harus membuka akses informasi terkait titik proyek dan status pengerjaan agar DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Anggota Komisi III dari daerah pemilihan Seram Bagian Timur juga menyuarakan hal serupa, meminta mitra untuk lebih proaktif dalam menyediakan informasi teknis maupun keuangan.
“Titik pengawasan tahap dua jumlahnya cukup banyak. Tapi karena datanya belum terkumpul, kita belum bisa pastikan semua lokasinya,” tambah Pattiselanno.
Enam daerah yang menjadi prioritas dalam pengawasan tahap II adalah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, dan Buru Selatan.
DPRD menegaskan bahwa pembiayaan pengawasan disiapkan oleh Sekretariat DPRD Maluku, sementara pendamping dari mitra kerja wajib hadir di lokasi agar pengawasan berjalan efektif.
“Kita berharap semua OPD dan balai terkait bisa ikut mendampingi. Jangan sampai terjadi seperti kemarin, kita datang tapi pendamping tidak ada,” tutup Pattiselanno. (BM31-JP)
