Ambon, 
| DPD GAMKI Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Maluku yang meraih Terbaik I kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan tingkat provinsi dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/9/2026), disertai insentif sebesar Rp2 miliar.
Ketua DPD GAMKI Provinsi Maluku, Samuel Patra Ritiauw, menilai penghargaan tersebut menjadi catatan penting bagi Maluku, khususnya karena pemerataan akses pendidikan menghadapi tantangan geografis sebagai daerah kepulauan. Ia menyebut capaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemerintah daerah, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
“DPD GAMKI Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa atas capaian Maluku meraih penghargaan Terbaik I tingkat nasional di bidang akses dan layanan pendidikan. Ini merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Maluku,” kata Ketua DPD GAMKI Provinsi Maluku, Samuel Patra Ritiauw.
Penghargaan Kemendagri itu merupakan bagian dari agenda evaluasi dan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara. Kemendagri menyebut penilaian mencakup sejumlah pelayanan dasar dan program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Pada kategori pendidikan tingkat provinsi, Maluku menempati posisi pertama, disusul Nusa Tenggara Barat. Sementara pada tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Ende, Nagekeo, dan Sumbawa Barat, sedangkan tingkat kota diraih Bima, Tidore Kepulauan, dan Mataram.
Menurut Samuel, capaian tersebut perlu ditempatkan dalam konteks tantangan pelayanan pendidikan di wilayah kepulauan. Pemerataan akses tidak hanya menyangkut keberadaan sekolah, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan layanan pendidikan dapat dijangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan kawasan 3T.
“Kita tahu kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat pemerataan pendidikan bukan pekerjaan mudah. Karena itu, penghargaan ini menjadi bukti bahwa kerja dan komitmen pemerintah daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional,” ujarnya.
GAMKI juga menyoroti penggunaan dana stimulan Rp2 miliar yang menyertai penghargaan tersebut. Samuel berharap dana itu diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan 3T.
“Kami berharap dana stimulan Rp2 miliar dapat dimanfaatkan secara tepat untuk memperkuat layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan 3T,” kata Samuel.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebelumnya menyatakan penghargaan tersebut memiliki arti bagi pemerintah daerah dan masyarakat di 11 kabupaten/kota. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Sarlota Singerin juga menyatakan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk terus menata serta meningkatkan akses layanan pendidikan, khususnya di daerah 3T.
Bagi GAMKI, penghargaan tersebut menjadi titik evaluasi sekaligus dorongan agar capaian di tingkat nasional diterjemahkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat. “Prestasi di tingkat nasional harus terus dijaga dengan kerja nyata. Jangan berhenti pada penghargaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Maluku,” tegas Samuel.(BM31-01)
