Ambon, 
| Rektor Universitas Pattimura bersama Kapolda Maluku, sejumlah pimpinan instansi pemerintah, organisasi profesi, hingga unsur media menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengawasan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2026 hingga 2028 di Ruang Command Center Lantai 4 Polda Maluku, Kamis (12/3/2026). Kesepakatan ini bertujuan memastikan proses rekrutmen Polri berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) guna mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepolisian di Maluku.
Penandatanganan tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Universitas Pattimura, Polda Maluku, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), LSM Mafindo, serta media online PotretMaluku.id. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat.
Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi pengawasan eksternal dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, meliputi jalur SIPSS, taruna Akpol, Bintara, hingga Tamtama. Pengawasan dilakukan lintas sektor, mencakup aspek administrasi, kesehatan, psikologi, hingga akademik, dengan tujuan menjaga objektivitas dan profesionalisme proses seleksi.
“Suatu kehormatan bagi kami atas kepercayaan publik terhadap Universitas Pattimura tetapi juga institusi masing-masing melalui kerja sama yang dibangun dalam rangka Program Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri T.A 2026 sampai dengan T.A 2028,” kata Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy.
Rektor menegaskan, keterlibatan perguruan tinggi sebagai pengawas eksternal merupakan langkah strategis untuk memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya menghasilkan calon anggota Polri yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan dedikasi tinggi.
“Melalui keterlibatan perguruan tinggi sebagai pihak pengawas eksternal, diharapkan seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dapat dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip BETAH,” kata Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy.
Lebih lanjut, Rektor berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada pengawasan seleksi semata, tetapi dapat berkembang ke bidang lain seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Maluku Dadang Hartanto menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga integritas proses rekrutmen anggota kepolisian.
“Ini adalah wujud komitmen Polri agar rekrutmen ini dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan bagi masyarakat, serta menampilkan individu kerja yang baik,” kata Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.
Kapolda menjelaskan, penerapan prinsip BETAH dalam rekrutmen Polri menjadi fokus utama guna menjawab tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pengawas eksternal sebagai kontrol independen terhadap seluruh tahapan seleksi.
“Dengan adanya pengawas eksternal, maka diharapkan proses seleksi Polri dapat berjalan secara BETAH. Polri berkomitmen untuk menjaga agar rekrutmen dapat berjalan dengan baik,” kata Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.
Secara situasional, kerja sama ini hadir di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi rekrutmen aparat negara, khususnya institusi kepolisian. Selama ini, proses seleksi Polri kerap menjadi sorotan publik terkait dugaan praktik tidak transparan. Oleh karena itu, kehadiran pihak eksternal seperti akademisi, organisasi profesi, dan lembaga independen dinilai krusial untuk memperkuat kepercayaan publik.
Dari sisi dampak, implementasi pengawasan terpadu ini diharapkan mampu menciptakan sistem rekrutmen yang lebih kredibel dan berintegritas, serta menghasilkan anggota Polri yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi lintas sektor juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan di Maluku.
Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat utama Polda Maluku, jajaran pimpinan Universitas Pattimura, perwakilan LLDikti, serta unsur akademik lainnya yang mendukung pelaksanaan kerja sama ini. (BM31)
