Ambon, 
| Dorongan kuat dari pemerintah pusat bersama perguruan tinggi di Maluku untuk membentuk konsorsium lintas kampus sebagai solusi konkret berbasis riset terhadap persoalan pembangunan daerah mengemuka dalam kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ke Universitas Pattimura, Kamis (30/4/2026). Inisiatif ini diarahkan untuk menjawab tantangan krusial seperti stunting, kemiskinan, dan keterbatasan layanan dasar melalui pendekatan kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis data.
Rektor Universitas Pattimura menegaskan bahwa pembentukan konsorsium bukan sekadar wacana akademik, melainkan langkah strategis untuk menyatukan kekuatan perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai selama ini potensi riset dan sumber daya akademik belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kerja yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.
“Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerah,” kata Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy.
Menurutnya, konsorsium akan menjadi wadah kolaborasi lintas institusi untuk memperkuat peran dosen, mahasiswa, dan peneliti dalam menghasilkan program berbasis kebutuhan lokal. Model ini terinspirasi dari praktik serupa di Nusa Tenggara Timur yang dinilai berhasil membangun sinergi antara kampus dan pemerintah daerah.
Dari sisi kebijakan nasional, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan menuntut keterlibatan aktif perguruan tinggi sebagai pusat solusi berbasis riset dan data. Ia menyoroti bahwa persoalan seperti stunting dan kemiskinan tidak bisa ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif yang terstruktur.
“Perguruan tinggi harus hadir sebagai pusat solusi berbasis riset dan data,” kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan.
Ia menambahkan bahwa integrasi data antar lembaga menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa dukungan data yang kuat, intervensi pembangunan berisiko tidak efektif dan tidak berkelanjutan.
Dalam praktiknya, pendekatan konsorsium ini akan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan dosen lintas disiplin dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian akademik, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, diarahkan untuk menjawab persoalan konkret di lapangan, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Pengalaman di Nusa Tenggara Timur menjadi contoh nyata implementasi pendekatan ini, di mana kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah mampu mendorong penanganan stunting secara lebih terarah melalui pendampingan langsung di wilayah dengan angka kasus tinggi.
Di Maluku, langkah ini dinilai strategis mengingat tantangan pembangunan yang masih kompleks, terutama di wilayah kepulauan dengan akses layanan dasar yang terbatas. Konsorsium perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan ekosistem kolaborasi yang tidak hanya memperkuat kapasitas akademik, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Forum diskusi yang digelar dalam kunjungan tersebut juga membahas arah kebijakan dan strategi pengembangan kampus berdampak, dengan penekanan pada integrasi riset, pengabdian masyarakat, dan kebutuhan pembangunan daerah. Hasil dari forum ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam merumuskan langkah konkret pembentukan konsorsium yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi tidak lagi diposisikan semata sebagai penghasil lulusan, melainkan sebagai aktor utama dalam mendorong perubahan sosial dan percepatan pembangunan berbasis potensi lokal di kawasan timur Indonesia. (BM31)
