Masohi, 
| Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menegaskan bahwa status kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), pemenuhan gizi, serta kesehatan reproduksi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan sistem pelayanan yang terintegrasi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Maluku Tengah, Umar Sopalatu, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Jejaring Layanan dan Program Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, serta Kesehatan Reproduksi Tahun 2026 di lantai III Kantor Bupati Maluku Tengah, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah beserta jajaran, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala pemerintah negeri, Tim Penggerak PKK, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Zulkarnain menekankan bahwa kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi seimbang, serta kesehatan reproduksi merupakan fondasi penting untuk membangun generasi yang berkualitas, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, menurutnya, menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan program-program tersebut.
“Status kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah,” demikian penegasan Zulkarnain dalam sambutan yang dibacakan Umar Sopalatu.
Ia juga menyoroti tantangan geografis Maluku Tengah yang terdiri atas wilayah kepulauan. Kondisi tersebut menuntut pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat secara merata, termasuk warga yang tinggal di daerah terpencil dan wilayah yang sulit diakses.
Menurut Zulkarnain, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat tidak dapat bekerja secara terpisah dalam menjawab tantangan tersebut. Koordinasi antarpihak perlu diperkuat agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari tingkat masyarakat hingga fasilitas rujukan.
“Kita harus memastikan adanya konektivitas, komunikasi, dan sistem rujukan yang kuat, mulai dari kader posyandu, fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), hingga fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit),” demikian isi sambutan Bupati.
Zulkarnain berharap Rakor 2026 menghasilkan langkah konkret untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Pelayanan tersebut diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penduduk di kawasan kepulauan dan perbatasan.
Selain akses layanan, percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi menjadi perhatian pemerintah daerah. Intervensi gizi spesifik dan sensitif dinilai perlu terus dioptimalkan melalui keterlibatan lintas sektor, terutama untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi, dan balita.
Penguatan jejaring pelayanan juga diarahkan pada peningkatan komunikasi antar-fasilitas kesehatan serta efektivitas sistem rujukan. Mekanisme rujukan yang cepat, tepat, dan aman diharapkan mendukung upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Di sisi lain, edukasi dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperluas pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dan pola asuh sehat sejak dini. Bupati mendorong pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi perempuan dalam membangun kesadaran hidup sehat di tengah masyarakat.
Menutup sambutannya, Zulkarnain meminta agar hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diterjemahkan menjadi rencana aksi yang terukur dan dapat diterapkan di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya pemantauan serta evaluasi berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat penyelesaian masalah.
“Pantau terus setiap progresnya, lakukan evaluasi berkala, dan petakan kendala yang dihadapi agar kita dapat memberikan solusi dengan cepat,” demikian pesan Zulkarnain dalam sambutannya.(BM31-02)
